Pengusaha Alas Kaki Minta Aktivitas Ekonomi Dibuka Perlahan: Subsidi dari Pemerintah Tak Mampu Angkat Jatuhnya Ekonomi

JAKARTA - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) meminta pemerintah membuka aktivitas ekonomi dibuka secara bertahap saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Hal tersebut dianggap lebih baik dibandingkan terus-terusan memberikan subsidi.

Direktur Eksekutif Aprisindo, Firman Bakri mengatakan membuka aktivitas perdagangan secara perlahan dampaknya akan lebih besar, dibanding efek yang timbul dari kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah. Ia menilai subsidi tak begitu berarti untuk menjaga kinerja bisnis.

"Saya rasa yang diperlukan sekarang soal pelonggaran aktivitas ekonomi. Mau tidak mau kuncinya itu," katanya kepada wartawan, Senin, 2 Agustus.

Selama ini subsidi yang diberikan pemerintah kepada industri dan pekerja, kata Firman, tak berdampak signifikan menahan jatuhnya ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, Firman mengatakan, jika ekonomi dibuka pelaku usaha harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat agar penyebaran COVID-19 tak berkepanjangan. Hal itu mengingat virus ini sudah merebak kurang lebih 1,5 tahun di Tanah Air.

"Kita berharap ada subsidi tapi kan dampaknya kecil kalau ekonomi tidak bergerak," ujarnya.

Firman berujar kinerja industri alas kaki saat ini hanya ditopang oleh permintaan ekspor yang masih membaik. Sementara, kata dia, industri dengan orientasi pasar domestik masih jeblok.

Sekadar informasi, tercatat kapasitas produksi dari industri alas kaki yang berorientasi pasar domestik selama PPKM berada di level 20 hingga 35 persen. Padahal, pada bulan Mei hingga Juni 2021 permintaan mulai tumbuh dengan adanya momen Idul Fitri dan wacana dibukanya kembali sekolah tatap muka.

"Kalau momen Lebaran kemarin sudah bagus sudah hampir di angka normal kisaran 85 hingga 90 persen untuk ritel bisa di angka segitu. Kemudian di industri kita kapasitas produksi sudah bisa di atas 50 sampai 60 persen, setelah sekarang PPKM ya turun semua," jelasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan tengah memfinalisasi persiapan pelaksanaan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1 juta kepada pekerja yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan besaran subsidi yang didapatkan penerima yakni sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan untuk tiap pekerja. Bantuan akan disalurkan sekaligus Rp1 juta.

"Jumlah data yang diselesaikan hari ini kita mulai dari 1 juta calon penerima BSU dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima. Data 1 juta calon penerima BSU selanjutnya akan di-check, di-screening Kemenaker untuk memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 30 Juli.