Dana PEN Rp699 Triliun, Serapannya Masih Jauh dari 50 Persen hingga Tengah Tahun 2021

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebut bahwa realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 18 Juni 2021 mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2021 yang sebesar Rp699,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan optimalisasi belanja negara terus dilakukan sejalan dengan upaya menekan dampak pandemi pada berbagai sektor.

“Pemerintah akan terus memperkuat ketahanan ekonomi untuk jaga momentum pemulihan yang kini sedang berlangsung,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita secara daring, Senin, 21 Juni.

Secara terperinci, anggaran PEN disebar ke lima sektor prioritas. Pertama, program PEN kesehatan telah terealisasi sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen pagu.

Adapun, manfaat yang didapat dari program PEN kesehatan adalah testing dan tracing, biaya perawatan untuk 206.270 pasien, insentif nakes, santunan kematian serta obat dan APD, termasuk juga pengadaan 37,78 juta dosis vaksin.

Dua, sektor perlindungan sosial yang terealisasi sebesar Rp64,91 triliun atau 43,8 persen untuk program PKH, kartu sembako, BST, BLD Desa, kartu pra-kerja, dan bantuan kuota internet.

Tiga, program prioritas dengan capaian realisasi Rp38,10 triliun atau 29,8 persen antara lain untuk program padat karya dan pengembangan pariwisata, mendukung ketahanan pangan, serta pengembangan ICT dan kawasan industri.

Empat, pemberian dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta pemberian insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp48,05 triliun atau 24,8 persen target, antara lain digunakan untuk pemberian Bantuan Pemerintah kepada Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan korporasi, serta penempatan dana pada perbankan.

Serta yang kelima adalah pemberian insentif usaha yang mencapai Rp36,02 triliun atau 63,5 persen pagu antara lain meliputi insentif berbagai jenis PPh dan PPN.

“Belanja negara harus mendukung pemulihan ekonomi dan masih perlu diperbaiki dari sisi kualitasnya. Jangan sampai kita membelanjakan namun masyarakat atau ekonomi tidak merasakan atau kurang merasakan manfaatnya," tutup Menkeu Sri Mulyani.