OJK Sebut Indonesia dan China Menjadi Negara Terdepan dalam Sistem Keuangan Berkelanjutan

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa Indonesia bersama China sebagai negara first mover/mature dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

Menurut dia, hal tersebut akan terus ditingkatkan untuk dapat masuk ke tahap berikutnya, yaitu mainstreaming behaviour changes atau pembiasaan perubahan sikap secara keseluruhan.

“Sebagai satu-satunya negara anggota G20 dari Kawasan Asia Tenggara, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi kepemimpinan di Kawasan dan menjadi jembatan bagi suara kolektif negara- negara yang tergabung di ASEAN khususnya untuk implementasi keuangan berkelanjutan,” ujar dia dalam webinar Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Selasa, 15 Juni.

Wimboh menambahkan, guna meraih komitmen dan implementasi keuangan berkelanjutan diperlukan perubahan pola pikir bahwa faktor risiko lingkungan hidup dan sosial merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sektor jasa keuangan.

“Sehingga kita harus bisa mendapat solusi untuk dapat menciptakan pembiayaan inovatif dan sekaligus melakukan transisi dari business as usual ke pendekatan sustainability business,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wimboh mengungkapkan jika peran OJK menjadi sangat penting dan strategis untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan, sejalan dengan usaha menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan dari dampak pandemi COVID-19.

“Untuk itu, kolaborasi yang bersifat domestik dan global perlu terus dibangun sesuai dengan arah ke depan yang telah dibentuk oleh komunitas global antara lain World Bank, IMF dan OECD,” jelasnya.

Sehingga, sambung dia, apabila keseluruhan strategi dan kolaborasi dimaksud telah dilakukan secara optimal, maka seluruh investasi yang dilakukan akan sepenuhnya mengadopsi investasi hijau.

“Nanti setiap keputusan yang diambil akan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola,” tegasnya.

Sebagai informasi, OJK diketahui telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk penyaluran portfolio hijau pada perbankan sekitar Rp809,75 triliun.

Selain itu, otoritas juga memberikan izin untuk penerbitan green bonds PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp500 miliar, serta peningkatan nilai indeks SRI-Kehati sehingga saat ini telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp2,5 triliun.

“Kami optimis bahwa melalui koordinasi yang baik dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, serta kerja sama dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terkait, maka keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dapat diterapkan dengan optimal,” tutup Wimboh.