JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memperingatkan batas defisit APBN 3 persen sulit dipertahankan jika perang berkepanjangan mendorong harga minyak melonjak.
Dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jumat, 13 Maret, Airlangga juga membuka opsi Perppu ekonomi jika tekanan fiskal memburuk.
Airlangga memaparkan tiga skenario harga minyak. Dalam skenario pertama, ICP 86 dolar AS per barel, kurs Rp17.000, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dan bunga surat berharga negara 6,8 persen, defisit diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Pada skenario moderat, dengan ICP 97 dolar AS, kurs Rp17.300, pertumbuhan 5,2 persen, dan yield 7,2 persen, defisit naik menjadi 3,53 persen. Skenario terburuk lebih berat. Jika ICP menyentuh 115 dolar AS, kurs rupiah Rp17.500, pertumbuhan 5,2 persen, dan yield tetap 7,2 persen, defisit diproyeksikan menembus 4,06 persen.
“Artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” kata Airlangga.
Ia mengatakan realisasi harga pembelian minyak Januari dan Februari masih berada di bawah asumsi APBN, masing-masing 64,41 dolar AS dan 68,79 dolar AS per barel. Namun, jika konflik berlangsung lima, enam, hingga sepuluh bulan, tekanan terhadap APBN akan membesar.
Dalam forum itu, Airlangga juga menyebut pemerintah pernah menyiapkan Perppu saat pandemi Covid-19 dan pola serupa bisa disesuaikan jika situasi memburuk. Ia menyinggung kemungkinan insentif darurat PPh dan PPN untuk sektor terdampak, pembebasan bea masuk bahan baku tertentu, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi, hingga fleksibilitas mengubah anggaran lintas program tanpa persetujuan DPR.
Namun Airlangga menegaskan soal waktu dan penerbitan Perppu sepenuhnya merupakan keputusan politik Presiden. Ia meminta waktu khusus agar skenario tersebut bisa dibahas lebih terbatas.
