JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkomitmen membangun ekosistem data koperasi yang terintegrasi, valid, dan dapat dipertukarkan. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan kerja sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi.
"Tentunya, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola data, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi," ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih alam keterangan tertulis, Senin, 22 Desember.
Melalui kerja sama ini, Henra berharap terwujudnya sinkronisasi dan interoperabilitas data antarinstansi, peningkatan kualitas layanan publik di bidang koperasi, dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis data atau evidence-based policy, hingga akselerasi dan literasi digitalisasi kelembagaan koperasi secara nasional.
Menurut Henra, koperasi sebagai entitas bisnis perlu mendorong praktek bisnis dengan mitra usaha, perbankan, dan lembaga keuangan, yang mensyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan DJP sebagai uji kelayakan administrasi, kelayakan identitas resmi dalam penegasan subjek pajak badan hukum.
Dalam rangka mendorong pemenuhan kepemilikan NPWP, maka hambatan legal standing koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dapat teratasi melalui kepemilikan NPWP yang merupakan identitas resmi perpajakan bagi koperasi sebagai badan hukum koperasi.
"Kepemilikan NPWP menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan menegaskan posisi koperasi sebagai subjek pajak badan," imbuh Henra.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kemenkop dan Pertamina LuncurkanPercontohan PLTS Bagi Koperasi Nelayan Di Pulau Sembur
20 Desember 2025, 18:00 -
| BERITA
Mantan Kapolda Sulsel Resmikan Koperasi Ojol Merah Putih untuk Kesejahteraan Driver
20 Desember 2025, 13:21 -
| EKONOMI
Menkop Lakukan Groundbreaking SPBU Nelayan Dan Gerai Kopdes Merah Putih Tukak Sadai
19 Desember 2025, 19:25
Adapun, salah satu bentuk kerja sama yang telah disepakati yaitu pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi dalam rangka administrasi NPWP, sehingga diharapkan dapat mendukung sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam memperoleh NPWP.
Henra menambahkan, kegiatan ini ke depan didorong dengan penyebarluasan literasi dan edukasi terkait pendaftaran koperasi sebagai subjek pajak dengan mengedepankan pemahaman terhadap pengembangan usaha dan eskalasi usaha Kopdes Merah Putih dapat disinergikan dengan Unit dari Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan.
Melalui PKS ini diharapkan data NPWP Kopdes Merah Putih dapat terintegrasi dengan aplikasi platform Simkopdes Kementerian Koperasi, sehingga kemudahan pelayanan publik terhadap data NPWP dapat menjadi supporting pemerintah terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
