Menuju Integrasi Data Tunggal, Kemenkop UKM Kumpulkan Data 13,4 Juta KUMKM hingga 2023

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan, telah mengumpulkan sebanyak 13,4 juta data pelaku Koperasi dan UMKM hingga saat ini.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah menyebut, pihaknya telah melakukan survei langsung ke Koperasi UMKM di 240 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia sepanjang 2022.

Sementara pada 2023, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan sensus/survei yang sama. Namun, di lokasi yang berbeda yakni di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi.

"Dari survei dua tahun ini yakni di 2022 dan 2023, saat ini kami sudah punya data cukup sebagai awalan karena sebelumnya kami tidak punya data terintegrasi dan terstandardisasi," ujar Siti Azizah dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Rabu, 27 Maret.

Azizah menyebut, langkah ini dilaksanakan seiring amanat Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Basis Data Tunggal.

Dia mengatakan, pihaknya berhasil mengumpulkan 9,1 juta data pada 2022 dan sebanyak 4,3 juta data di 2023, sehingga total saat ini sudah ada sebanyak 13,4 juta data pelaku Koperasi dan UMKM.

"Namun, belum semua didata secara lengkap. Tahun ini, kami berusaha untuk melakukan penambahan data lagi sekitar 4 juta data Koperasi dan UMKM," katanya.

Menurut Azizah, survei langsung yang dilakukan pihaknya bersama BPS di 2023 dilakukan by name by address serta analisis makro ekonomi dari UMKM. Hal ini, ujar dia, menjadi salah satu program prioritas Kemenkop UKM yang dikomandani oleh Kedeputian Kewirausahaan.

"Secara siklus di kewirausahaan selain menjaring wirausaha baru, kemudian membina dan mengembangkan, maka ekosistem landasannya adalah pendataan yang nantinya akan digunakan Kemenkop UKM maupun kementerian lain dan pemerintah daerah (Pemda)," ucap dia.

Lebih lanjut, Azizah menyebut, dalam survei yang dilakukan itu meliputi tujuh aspek di antaranya, identitas usaha, marketing, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik maupun Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana total pertanyaan mencapai sekitar 98 pertanyaan untuk tujuh aspek dimaksud.

Sementara terkait provinsi yang disurvei, didominasi jumlah data Koperasi dan UMKM yang diperoleh di Jawa sebagai daerah yang potensial.

Terkait hal ini, Azizah mengakui survei memang belum dilakukan menyeluruh, terutama di kawasan yang memang sulit diakses.

"Karena kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya bagaimana infrastruktur akses menuju lokasi dan sumber secara langsung. Mengingat kami juga masih memiliki kendala akses dan SDM," tuturnya.