Mulai Hari Ini, Kemenkop UKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap KUMKM 2023

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia.

"Kami mengajak para kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, serta Kepala BPS di seluruh provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul, sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM ke depan," kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dalam keterangan resmi yang diterima VOI, Jumat, 15 September.

Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 tersebut telah dimulai pada hari ini, Jumat, 15 September hingga 14 Oktober mendatang.

Untuk pengumpulan datanya sendiri akan dilakukan secara door-to-door dengan moda pendataan computer assisted personal interviewing (CAPI) oleh petugas BPS yang dilengkapi tanda pengenal.

Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan geotag dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM.

Sedangkan, informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha.

Nantinya, pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.

Teten mengatakan, dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan Kemenkop UKM tahun 2022 telah diperoleh 9 juta data UMKM by name by address.

Selanjutnya di tahun 2023, pendataan akan menyasar pada 215 kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian, baik yang menetap maupun tidak menetap.

Dia menambahkan, keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, seperti akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.

"Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di Tanah Air sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi," ujar Teten.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.

"Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta menyasar program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam (PL-KUMKM) 2023 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami," imbuhnya.

Adapun pengembangan basis data tunggal sendiri memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di Tanah Air, antara lain mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi.