Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, sebanyak 20 juta ton sampah masuk ke laut Indonesia per tahunnya. Mayoritas sampah berasal dari aktivitas di daratan, yakni mencapai 16 juta ton.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris menjelaskan, ada empat titik sampah dari aktivitas di darat yang masuk ke laut. Pertama, sampah dihasilkan dari kawasan pelabuhan. Kedua, sampah dari kawasan sungai.

Ketiga, sampah dari kawasan pesisir. Keempat, sampah dari kawasan pulau kecil berpenduduk.

"Jadi, saat ini sampah yang masuk ke laut itu kurang lebih 20 juta ton per tahun dan 16 juta ton itu dari aktivitas di darat yang masuk ke laut," ujar Aris dalam konferensi pers Program Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di kantor KKP, Jakarta, Kamis, 4 Desember.

Sementara dari aktivitas laut yang menghasilkan sampah itu sebanyak empat juta ton. Aris bilang, sampah tersebut berasal dari aktivitas kapal yang berlayar, wisatawan maupun kiriman dari negara lain.

"Empat juta ton sampah dari aktivitas di laut itu sendiri. Itu juga kiriman dari luar," katanya.

Aris menerangkan, KKP mempunyai target dapat mengurangi sampah hingga 50 persen pada 2029. Salah satu cara yang sudah dilakukan ialah dengan program Sebar Sampah Bersih (Sebasah) dan pemasangan barrier sampah di sejumlah sungai yang menjadi jalur utama masuknya sampah ke laut.

"Jadi, beberapa sudah kerja sama (dengan) kami seperti DKI, jadi hampir semua sungai DKI itu dipasang barrier. Jadi, sampahnya sudah tidak masuk ke laut dan begitu juga dengan Provinsi Bali. Ini secara bertahap," terang dia.

Menurut Aris, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap untuk memastikan aktivitas di pelabuhan perikanan tidak lagi menyumbang tekanan terhadap sampah laut. Sementara untuk sampah kiriman dari luar negeri, penyelesaian masalah melalui berbagai forum lintas negara.

"Jadi, nanti semua sungai diharapkan bisa zero waste. Kemudian, semua pelabuhan di perikanan juga bisa zero waste dan aktivitas di pesisir juga secara bertahap akan kami lakukan," tutur Aris.

"Kalau kiriman dari luar itu penyelesaiannya lintas negara. Lintas negara itu diangkat pada waktu kami kemarin di (forum) Jenewa," imbuhnya.