Progres Kapal Keruk Sampah Bantuan Prancis, DLH Maluku Sebut Masih Dirakit Tiba di Ambon Maksimal Juli

MALUKU - Plh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku Rusdi Mewal mengatakan kapal keruk sampah laut bantuan Perancis saat ini masih dalam proses perakitan dan dijadwalkan pertengahan tahun ini sudah tiba di Kota Ambon.

"DLH Maluku memperoleh dukungan kapal pengangkut sampah laut dari Perancis, namun saat ini masih dirakit," kata Rusdi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku di Ambon, Selasa 27 Februari, disitat Antara.

Menurut Rusdi, dijadwalkan antara Juni-Juli tahun ini baru kapal keruk sampah laut tersebut tiba di Kota Ambon.

Namun kehadiran kapal itu belum bisa dikatakan menyelesaikan persoalan sampah di laut mengingat produksi sampah Maluku sekitar 300.000 ton setiap tahun, sementara Kota Ambon saja sekitar 200 ton per hari membutuhkan peralatan yang bukan hanya satu kapal.

"Kalau lewat dukungan Komisi II DPRD Maluku mengusulkan penambahan satu kapal pengangkut sampah di laut dari pemerintah lagi, sebab sudah ada pengusulan satu kapal sejak tahun lalu namun belum terealisasi," ujarnya.

Kemudian DLH Maluku juga memiliki tiga alat penangkap sampah laut yang ada di Wai Batugantung, Wai Hoku dan Way Batumerah belum bisa berfungsi dengan baik mengingat sarana dan prasarananya belum mendukung guna membawa sampah laut ke darat.

"Jadi melalui proposal ini kami menyampaikan berapa sarana pendukung yang diperlukan guna meningkatkan operasional alat penangkap sampah laut dimaksud," kata Rusdi.

DLH Maluku juga membutuhkan kendaraan roda tiga yang bisa digunakan untuk memasuki lorong-lorong pemukiman warga guna mengangkut sampah.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan John Lewerissa mengatakan penjelasan ini sudah beberapa kali disampaikan ke komisi termasuk saat melakukan agenda penyampaian aspirasi pada 2023 di Jakarta.

"Persoalan lingkungan hidup memang menjadi tanggung jawab kita semua, dan termasuk pengadaan kapal keruk sampah itu pernah saya sampaikan juga ke Kementerian Lingkungan Hidup," tandasnya.

Namun jawaban dari Kementerian LH kalau anggaran pengadaan kapal itu tidak ada pada mereka tetapi di Kementerian Keuangan RI.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan John Lewerissa untuk menjaring aspirasi dinas/instansi terkait yang merupakan mitra komisi dalam pelaksanaan agenda penyampaian aspirasi ke pemerintah.