Usai Jokowi dan Sri Mulyani, BPS Ikut ‘Teriaki’ Pemda untuk Segera Belanjakan APBD

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan realisasi konsumsi pemerintah menunjukan sinyal positif dengan pertumbuhan 2,96 persen year-on-year (y-o-y) pada kuartal I 2021 dibandingkan periode yang sama 2021.

Meski demikian, dia melihat tren positif itu sebenarnya bisa lebih baik jika pemerintah daerah (pemda) ikut merealisasikan belanja APBD secara lebih agresif.

“Ini bisa dilihat dari belanja barang, belanja jasa, dan belanja pegawai dari APBD mengalami kontraksi,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu 5 Mei.

Menurut Suhariyanto, sejumlah pemda harus bertindak cepat untuk mengakselerasi penggunaan anggaran masing-masing sesuai dengan arahan pemerintah pusat guna mendongkrak ekonomi dari sisi konsumsi.

“Kemarin Bapak Presiden Jokowi telah mengingatkan agar daerah untuk segera belanja APBD, dan kalau itu bisa diwujudkan, konsumsi pemerintah bisa membantu pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Secara terperinci, Kepala BPS menjelaskan pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial (APBN) masing-masing sebesar 40,51 persen dan 16,52 persen.

Sedangkan belanja pegawai mengalami kontraksi 2,01 persen seiring dengan kebijakan refocusing anggaran di masa pandemi saat ini.

Kemudian, kenaikan belanja barang dan jasa baik pada pengeluaran konsumsi kolektif maupun individu, lebih banyak terjadi pada belanja barang nonperasional, khususnya untuk penanganan pandemi COVID-19 seperti pengadaan obat-obatan dan vaksin.

“Kenaikan belanja bantuan sosial terutama pada belanja penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana,” tegasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghimbau kepada pemerintah daerah untuk segera menggunakan APBD yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat guna mendukung perekonomian nasional.

Dalam penjelasannya, Menkeu menyebut anggaran APBD 2021 tercatat sebesar Rp984 triliun, naik dari 2020 yang sebesar Rp880 triliun.

Namun, realisasi hingga Maret 2021 hanya Rp80,6 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp106 triliun.

“Jadi dalam hal ini kondisi APBD pendapatannya lebih tinggi, tetapi belanjanya lebih rendah. Ini yang perlu untuk menjadi pelajaran agar pemda dapat berperan serta sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBD yang dimiliki,” katanya dalam Rakor Pembangunan Pusat 2021 yang disiarkan secara virtual, Kamis, 29 April.

Adapun, realisasi belanja negara (APBN) triwulan I 2021 mencapai Rp523,04 triliun, naik dibanding realisasi triwulan 1 2020 yang sebesar Rp452,41 triliun.