Dilantik Jadi Menteri Investasi, Rencana Bahlil: Tarik Tesla hingga Permudah Pengurusan Perizinan bagi Investor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun naik status menjadi Kementerian Investasi. Pasca dilantik, Bahlil mempunya rencana jangka pendek mulai dari menarik investasi perusahan mobil listrik Elon Musk, hingga mempermudah izin berinvestasi.

Bahlil telah membuat target kerja internal dan eksternal yang akan dijalankan dalam 100 hari kerja pertamanya sebagai Menteri Investasi. Untuk target internal, kata Bahlil, dirinya akan melakukan konsolidasi dalam 100 hari karena adanya perubahan struktural. Kedua, pihaknya fokus dalam pembangunan Online Single Submission (OSS), sebab Juni harus on going.

"Kami juga akan melakukan konsolidasi dalam peningkatan SDM (sumber daya manusia) dalam kementerian investasi," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 28 April.

Sedangkan untuk target eksternal, Bahlil akan mengejar realisasi investasi tahun ini sebesar Rp900 triliun, seperti yang diminta Presiden Jokowi. Ia juga akan kembali membuka komunikasi dengan calon-calon investor besar seperti perusahaan mobil listrik milik Elon Musk, Tesla.

"Target eksternal,pasti berhubungan dengan target realisasi investasi. Kami sedang fokus melakukan komunikasi termasuk Tesla dan lainnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, di tahun ini akan ada dua atau tiga investor baru yang masuk ke Indonesia. Namun, sayangnya Bahlil tak mau menyebutkan siapa investor tersebut.

Kementerian Investasi akan permudah perizinan

Menurut Bahlil, ada perbedaan signifikan saat lembaganya masih berbentuk badan, dengan sekarang menjadi kementerian. Menurut dia, sebelumnya BKPM hanya bertindak sebagai eksekutor regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri.

"Kami tidak bisa membuat regulasi untuk membuat aturan, role model untuk investasi. Tapi dengan Kementerian Investasi, bisa," ucapnya.

Kata Bahlil, saat ini Kementerian Investasi/BKPM bisa menjadi point focal untuk menghubungkan dan mengelaborasi sektor-sektor investasi dari kementerian teknis. Sebab, sebelumnya BKPM secara institusi adalah lembaga pemerintah yang setara dengan menteri jabatannya, tetapi kewenangan yang tidak sama.

Dengan naik kelasnya BKPM, lanjut Bahlil, seluruh perizinan lebih mudah karena baik itu administrasi hingga tataran teknis investasi ada di instansinya.

"Silakan investor datang membawa teknologi, modal, dan sebagian pasar. Biarlah izin negara yang membantu. Yang penting pengusaha serius. Karena banyak pengusaha yang dapat izin tapi dijual juga izinnya," jelasnya.

Tahan investasi sama dengan menahan lapangan kerja

Menurut Bahlil, kementeriannya nanti akan menjadi keypoint untuk menghubungkan, menyinergikan baik investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar menjadi satu pintu.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi melalui UU Cipta Kerja untuk mempermudah perizinan investasi. Sebab, kata dia, jika menahan izin investor dalam berinvestasi sama halnya dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sama juga menahan lapangan pekerjaan, sama juga menahan sumber sumber pendapatan negara dari negara dan Ease of Doing Business (EoDB) atau indeks kemudahan berusaha. Kita akan tidak mengalami perbaikan," tuturnya.

Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar ada transformasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh hingga Papua.

"Apa yang kita lakukan hari ini, meningkatkan investasi yang berkualitas PMA dan PMDN tapi juga pemerataan pertumbuhan investasi Jawa dan luar Jawa karena Pak Presiden melihat suatu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau," ucapnya.