JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan hingga Februari 2025 realisasi anggaran subsidi dan kompensasi capai Rp10,7 triliun atau turun 25,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp14,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi terdiri dari subsidi energi sebesar Rp10,6 triliun dan subsidi non-energi senilai Rp53,6 miliar.
Meski demikian, Suahasil menyampaikan bahwa volume dari berbagai macam barang yang mendapat subsidi ini volume rata-rata meningkat.
"Untuk subsidi dan kompensasi, pembayarannya Rp10,7 triliun. Namun kalau kita lihat volume dari berbagai macam barang yang mendapatkan subsidi, ini volumenya rata-rata meningkat," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis, 13 Maret.
Suahasil menyampaikan kondisi ini dapat terlihat dari realisasi pemanfaatan BBM menjadi 1,48 juta kiloliter (KL) yang telah disalurkan sebagai salah satu bentuk barang bersubsidi di bulan Januari dan Februari.
Adapun, realisasi pemanfaatan BBM ini naik 1,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 1,46 juta K/L.
Sementara itu, realisasi LPG 3 Kg sebesar 689,1 juta kg atau turun tipis 0,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 sebanyak 693,9 juta kg.
Kemudian untuk listrik bersubsidi dinikmati 41,8 juta pelanggan, atau naik 4,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun lalu sebesar 40,1 juta pelanggan.
Suahasil menyampaikan Program Diskon Listrik 50 persen pada bulan Januari yang telah dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan dan di bulan Februari dinikmati oleh 64,8 juta pelanggan.
Adapun, total anggaran yang diperlukan untuk Program Diskon Listrik 50 persen masih dalam proses estimasi tapi angka sementaranya diproyeksikan mencapai Rp13,6 triliun.
Selain itu, Suahasil menyampaikan penyaluran pupuk telah disalurkan 1,3 juta ton atau naik 49,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun lalu sebanyak 0,87 juta ton.
"Ini (penyaluran pupuk naik) adalah karena ada perubahan kebijakan yang digiring oleh Pak Presiden (Prabowo) dan Pak Menteri Pertanian (Andi Amran) menata ulang penyaluran pupuk bersubsidi sehingga dalam 2 bulan pertama bisa disalurkan pupuk yang lebih banyak untuk kelompok petani kita," ucapnya.
Suahasil menyampaikan total subsidi dan kompensasi yang dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp394,3 triliun atau naik 1,87 persen jika dibandingkan dengan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 sebesar Rp386,9 triliun.
Adapun, dari total subsidi dan kompensasi terdiri dari subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun atau naik jika dibandingkan dengan realisasi subsidi energi tahun 2024 sebesar Rp177,6 triliun, dan kompensasi sebesar Rp190,9 triliun atau turun jika dibandingkan dengan realisasi kompensasi tahun 2024 sebesar Rp209,3 triliun.
Sementara itu, subsidi energi terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun atau naik jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp165,4 triliun, subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp87,0 triliun atau naik jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp80,2 triliun, dan subsidi Listrik sebesar Rp89,7 triliun atau turun jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp75,8 triliun.
BACA JUGA:
Suahasil menyampaikan untuk kuotanya antara lain, listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan untuk kelompok pelanggan 450 dan 900 volt ampere, BBM bersubsidi untuk 19,4 juta kiloliter (KL) dan LPG 3 kilogram untuk 8,2 juta metric ton LPG.
"Bagaimana cara subsidi diberikan? Caranya adalah dengan APBN membayarkan selisih harga. Dari harga keekonomian, harga yang seharusnya, dengan harga yang menjadi dibayar oleh masyarakat," jelasnya.
"Contoh untuk Pertalite, harga seharusnya Rp11.700, namun harga jualnya eceran yang dibayar masyarakat adalah Rp10.000. Berarti Rp1.700 per liter atau sekitar 15 persen itu dibayar APBN. Saat ini ada 157,4 juta kendaraan yang menggunakan. Untuk solar yang ditanggung APBN Rp5.150 per liter dan sekarang dipakai oleh sekitar 4 juta kendaraan," tambahnya.