Sandiaga Uno Ngerayu Minta Pariwisata Cepat Dibuka, Sri Mulyani: Itu Pilihan Sulit Pak

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku mendapat permintaan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno agar sektor pariwisata bisa cepat dibuka, sebab sektor pariwisata sudah terlalu lama tertekan pandemi COVID-19.

Sri Mulyani berujar permintaan Sandiaga Uno merupakan pilihan yang sangat sulit. Kata dia, saat ini pemerintah tengah fokus berjuang untuk menekan jumlah kasus dan penyebaran COVID-19.

"Tadi Pak Sandi berbisik kepada saya, kalau kita coba untuk mendorong demand-nya gimana berwisata? Tapi kita tahu ada pilihan sulit, karena takut COVID-19 yang menyebar," tuturnya dalam acara 'Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional', Jumat, 9 April.

Pemerintah, kata Sri, harus memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dalam membuka kembali sektor pariwisata. Apalagi pemerintah telah menelurkan berbagai program mulai dari Bangga Buatan Indonesia hingga Bangga Wisata Indonesia.

Karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berpikir untuk mendorong mobilitas dan konsumsi tanpa menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 semakin parah.

"Memang dalam hal ini desainnya harus sangat-sangat hati-hati dan teliti karena kita ingin mendorong aktivitas masyarakat tapi kita tidak ingin COVID-nya terus meningkat. Ini selalu dicari titik tengahnya," tuturnya.

Sri Mulyani berujar, pemerintah tetap memberi perhatian agar para pelaku usaha di sektor pariwisata bisa bertahan di tengah pandemi. Pada tahun 2020, kata dia, pemerintah memberikan hibah pariwisata mencapai Rp3,3 triliun untuk 101 daerah, salah satunya Bali.

Seperti diketahui, Bali, Sulawesi Utara, Yogyakarta merupakan daerah yang menjadi tempat tujuan turis. Namun, saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, daerah tersebut langsung terdampak karena turis dari China disetop untuk masuk ke Indonesia, sehingga langsung mengalami penurunan perekonomian, terutama untuk destinasi wisata.

"Untuk Bali sendiri Rp1,18 triliun untuk sembilan kabupaten/kota. Saya tahu banyak kabupaten/kota masih menghendaki karena memang Bali salah satu paling dalam terpengaruh pandemi," jelasnya.