KKP Bidik Setoran PNBP Rp12 Triliun dari Sektor Perikanan Tangkap pada 2024

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp12 triliun dari sumber daya alam perikanan tangkap hingga 2024 mendatang.

Nantinya, kontribusi PNBP itu akan kembali dimanfaatkan oleh nelayan dalam bentuk pemberian asuransi kesehatan, kecelakaan dan jaminan hari tua, pembangunan kampung nelayan maju, bantuan sarana dan diversifikasi usaha, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan.

Menurut dia, terdapat tiga program terobosan KKP pada 2021 hingga 2024 dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan.

“Tiga program yang menjadi prioritas kita hingga 2024 adalah kenaikan PNBP untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, lalu pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal," ujarnya dalam keterangan resmi usai membuka Rakernas KKP 2021 di Bandung, Senin, 5 Maret.

Trenggono menambahkan, dalam rangka mencapai target tersebut langkah-langkah yang harus dilakukan bersama-sama pemerintah daerah antara lain menyelesaikan revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Upaya ini diperlukan sebagai melengkapi sarana dan prasarana untuk kesiapan pelabuhan perikanan dalam melakukan pendataan hasil pendaratan ikan,” tuturnya.

Selain itu, terdapat juga persoalan yang perlu mendapat perhatian, seperti Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan, serta peningkatan kapasitas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui teknologi pengawasan yang memadai.

Untuk diketahui, berdasarkan data produksi perikanan tangkap laut periode 2019 yang dirilis KKP, disebutkan bahwa jumlah komoditas perairan laut yang berhasil diolah mencapai 6,98 juta ton.

Adapun, dalam peta jalan pengembangan sektor kelautan hingga 2024 berpotensi meningkat sebanyak 3,05 juta ton guna merealisasikan target setoran PNBP Rp12 triliun kepada negara.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf berharap seluruh daerah dapat memberikan masukan, saran dan pendapat terkait program terobosan pemerintah ke depan.

"Dalam hal ini, kontribusi saran dan masukan dari daerah sangat penting sebagai harmoni dalam membangusektor kelautan dan perikanan," ucapnya.

Rakernas KKP 2021 sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota.