Menteri Trenggono Laporan ke DPR: Realisasi Anggaran KKP 98 Persen

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR terkait dengan penyampaian laporan realisasi kinerja untuk periode 2022.

Dalam penjelasannya, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyerap anggaran sebesar Rp5,39 triliun atau setara 98,69 persen dari pagu Rp5,46 triliun.

Dia menjelaskan, kinerja KKP di antaranya menghasilkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,87 Triliun.

Angka itu terdiri dari PNBP sumber daya alam perikanan Rp1,19 Triliun, PNBP nonsumber daya alam Rp629 Miliar dan PNBP Badan Layanan Usaha (BLU) sebesar Rp48,99 Miliar.

“Ini merupakan kinerja positif diiringi keberhasilan pelaksanaan program kerja di berbagai bidang,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari.

Trenggono menambahkan, produk domestik bruto (PDB) perikanan berkontribusi 2,54 persen terhadap nasional atau Rp202 triliun hingga triwulan III 2022. Kemudian, rata-rata nilai tukar nelayan 106,46.

Adapun, neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar 5,07 miliar dolar AS, naik 7,22 persen dibandingkan 2021. Secara terperinci ekspor produk perikanan sampai dengan November 2022 mencapai 5,71 miliar dolar AS dengan impor 640 juta dolar AS.

“Untuk investasi, sampai dengan September kita berhasil menyerap Rp6,39 triliun yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp2,36 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1 triliun. Ada juga kredit investasi Rp3,03 triliun," tuturnya.

Trenggono menyampaikan pula KKP berhasil menangkap 97 kapal ikan ilegal di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

“Kami akan terus melaksanakan lima arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budidaya yang berbasis ekspor. Lalu, pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir serta peningkatan kapasitas SDM,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengapresiasi penyerapan anggaran KKP periode 2022.

"Kita tidak boleh patah semangat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu perlu koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral termasuk kerja sama yang baik dengan swasta. KKP juga harus dapat menjamin iklim usaha sektor kelautan dan perikanan tahun ini," kata Sudin.