Minta Tambahan Anggaran Rp6,14 Triliun di 2025, KKP Bakal Gunakan untuk Swasembada Pangan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk tahun 2025.

Hal ini disampaikan oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September.

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,14 triliun," ujar Trenggono.

Trenggono menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan 7 program utama KKP pada tahun depan.

Pertama, untuk pembangunan perikanan budi daya yang terintegrasi hulu hilir berbasis ekonomi untuk mencapai swasembada pangan serta industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi sebesar Rp1,98 triliun.

Kedua untuk pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu hilir untuk mendukung sumber daya air (SDA) dan industri maritim senilai Rp565 miliar.

Ketiga, yakni untuk sistem logistik, sistem rantai dingin dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan senilai Rp696,6 miliar

Keempat untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP guna pemberantasan IUU fishing serta penyelundupan benih bening lobster (BBL) dalam rangka mendukung ekonomi biru senilai Rp1,01 miliar.

Kelima, anggaran tambahan itu akan digunakan untuk penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan laut serta kelestarian lingkungan hidup sebesar Rp896,7 miliar

Keenam, yaitu untuk pembangunan kampung nelayan/budi daya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan senilai Rp660 miliar

Ketujuh atau yang terakhir, yakni untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi sebesar Rp353,1 miliar.

"Tambahan anggaran akan digunakan untuk implementasi ekonomi biru, bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, penguatan pengawasan dan pencegahan illegal fishing serta pembangunan kampung nelayan atau budi daya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi dan pengenalan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Trenggono.

Adapun pagu indikatif KKP tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp6,23 triliun.

"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, hal pagu indikatif kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, KKP mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp6,23 triliun," ujar Menteri Trenggono saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa, 11 Juni.

"Bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri Rp1,39 triliun, PNBP sebesar Rp351 miliar, BLU sebesar Rp92 miliar dan SBSN sebesar Rp25,91 miliar," sambungnya.