Ajak Masyarakat Beralih ke Kompor Listrik, Erick Thohir: Bisa Hemat 20 Persen per Bulan

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menggalakkan penggunaan kompor berbasis listrik di masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kompor listrik lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan kompor berbahan Liquified Petroleum Gas (LPG).

"Rakyat diuntungkan yang rata-rata biaya memasak di rumah Rp147 ribu per bulan dengan kompor listrik ini menjadi Rp118 ribu per bulan, hemat lagi 20 persen," katanya dalam penandatangan nota kesepahaman antara PLN dan BUMN karya, Rabu, 31 Maret.

Kata Erick Thohir, sebelum mengeluarkan program kompor listrik, pihaknya dan PLN telah melakukan riset untuk membuktikan apakah dengan penggunaan listrik dapat menguntungkan masyarakat.

"Kementerian dan tentu PLN men-challenge benar enggak kalau diganti kompor listrik masyarakat juga menghemat. Kalau diganti kompor listrik nambah, ya pasti tidak mau. Karena itu kita hitung rata-rata per bulannya keluar Rp147.000 dengan listrik Rp118.000," ujarnya.

Kata Erick, penggunaan 15 juta kompor listrik akan mengakselerasi pengurangan impor LPG di dalam negeri. Apalagi, saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengurangi impor dan meningkatkan kapasitas pasokan energi di dalam negeri.

Erick optimistis program penggunaan kompor listrik akan berjalan dengan baik, terlebih adanya dukungan dari Kementerian PUPR dan BUMN Karya yang memastikan seluruh pembangunan rumah dan apartemen dilengkapi lengkapi dengan fasilitas kompor listrik.

Lebih lanjut, Erick mengatakan konversi dari kompor LPG ke kompor listrik bukan hal yang mustahil terwujud. Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya di mana LPG hadir menggantikan minyak tanah.

"Ini percepatan penekanan impor yang kita harapkan dalam lima tahun ke depan. Kita harapkan terjadi penghematan luar biasa yang sekarang hampir Rp60 triliun bisa kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Saat ini, Kementerian BUMN memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan BUMN karya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait program kompor listrik. Mou dilaksanakan pada Rabu hari ini.