Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Tambah Jumlah Kelas Menengah

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ungkapkan akan menambah jumlah kelas menengah yang saat ini hanya sebesar 17,13 persen agar dapat memperbesar penerimaan negara dari pajak.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan kelompok kelas menengah merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan penerimaan dari pajak.

"Justru kalau kelas menengah kita perbesar, selain kontribusi ke ekonominya tinggi dengan berbagai insentif tadi, kelas menengah kan bisa generate juga kan. Jadi perpajakannya akan lebih bagus," ujarnya usai konferensi pers, Selasa, 27 Agustus.

Susi menyampaikan pemerintah khawatir lantaran adanya penurunan kelompok kelas menengah dari tahun 2023 ke 2024. Sehingga pemerintah ingin kembali meningkatkan porsi, peran dan kontribusi kelas menengah terhadap perekonomian.

"Kalau kelas menengah jumlahnya meningkat, itu otomatis tax base-nya lebih tinggi, pembayar pajak lebih besar. Jadi itu salah satu aspek aja, perpajakan," ucapnya.

Susi menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai cara untuk meningkatkan kelas menengah yaitu lewat pemberian insentif pada sektor perumahan seperti penambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen.

"Kelas menengah pingin kita tingkatkan lagi jumlahnya karena sharenya ke ke ekonomi yang sangat besar tadi, dengan beberapa insentif tadi. Makanya kita mendorong lagi insentif ppn dtp, kita didorong lagi insentif yang menyasar ke kelas menengah," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan terus menjaga dan mendorong kelas menengah, karena mempunyai peran strategis untuk mendukung perekonomian, terutama khususnya berkaitan dengan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.

"Tentu investasi menjadi penting, investasi yang positif, dan ini tentu akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia emas 2045," ucapnya.

Oleh sebab itu, Airlangga menyampaikan pemerintah akan terus menjaga kelas menengah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi.

"Karena ini akan mendorong kelas mendorong kelas menengah kita untuk terus tumbuh dan mengurangi mereka yang aspiring middle class ataupun penurunan dari kelas menengah itu sendiri," ujarnya.

Airlangga menyampaikan untuk mendukung kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu pra kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan kredit usaha rakyat,

"Berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah," ucapnya.