Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari semula target sebesar 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Pemerintah juga mendorong FLPP, dimana untuk masyarakat penghasilan rendah, FLPP ini dari semula target sebesar 166.000 unit, ditingkatkan menjadi 200.000 unit," jelasnya dalam konferensi pers, Selasa, 27 Agustus.

Menurut Airlangga, sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pemerintah karena menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar setelah makanan dan minuman bagi kelas menengah.

Oleh sebab itu, Airlangga berharap dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi.

"Kita ketahui sektor konstruksi dan perumahan itu multiplier efeknya tinggi," jelasnya.

Airlangga menjelaskan sektor makanan dan minuman menjadi pengeluaran terbesar yang pertama lalu diikuti oleh sektor perumahan menjadi pengeluaran terbesar kedua.

"Perumahan menjadi prioritas, ini menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar dan setelah makanan dan minuman. Sehingga bagi kelas menengah, sektor perumahan ini menjadi penting," tambahnya.

Airlangga menjelaskan pemerintah akan terus menjaga dan mendorong kelas menengah perekonomian, karena mempunyai peran strategis untuk mendukung perekonomian, terutama khususnya berkaitan dengan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.

"Tentu investasi menjadi penting, investasi yang positif, dan ini tentu akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia emas 2045," ucapnya.

Oleh sebab itu, Airlangga menyampaikan pemerintah akan terus menjaga kelas menengah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi.

"Karena ini akan mendorong kelas mendorong kelas menengah kita untuk terus tumbuh dan mengurangi mereka yang aspiring middle class ataupun penurunan dari kelas menengah itu sendiri," ujarnya.

Airlangga menyampaikan untuk mendukung kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu pra kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan kredit usaha rakyat,

"Berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah," ucapnya.