Rupiah Diprediksi Lanjut Melemah Imbas Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga AS di 2025

JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada perdagangan Jumat, 20 Desember 2024 diperkirakan akan bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, pada hari Kamis, 19 Desember 2024, Kurs rupiah spot ditutup melemah 1,34 persen ke level Rp16.312 per dolar AS.

Sementara itu, kurs rupiah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ditutup turun 1,09 persen ke level harga Rp16.277 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan, para pejabat Federal Reserve mengisyaratkan mereka kemungkinan akan menghentikan pemangkasan suku bunga di masa mendatang mengingat pasar tenaga kerja dan inflasi yang stabil.

"Suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama setelah pemangkasan pada hari Rabu," ujarnya dalam keterangannya, dikutip Jumat, 20 Desember.

Ibrahim menyampaikan pasar telah mengesampingkan kemungkinan pemangkasan pada bulan Januari dan sekarang memperkirakan hanya dua pemangkasan lagi pada tahun 2025, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya yaitu empat kali.

Selain itu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemangkasan lebih lanjut bergantung pada kemajuan dalam mengekang inflasi yang terus-menerus, yang mencerminkan penyesuaian pembuat kebijakan terhadap potensi pergeseran ekonomi di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang.

Sementara dari dalam negeri, Ibrahim menyampaikan pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Menurutnya, permasalahan yang muncul di industri sekarang adalah menurunnya permintaan akibat menipisnya jumlah kelas menengah yang merupakan pendorong konsumsi dalam negeri.

Selain itu, Ibrahim menyampaikan periode pemberian insentif yang terlalu pendek, misalnya hanya dua bulan untuk diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

Insentif yang diberikan untuk industri padat karya juga diperkirakan belum cukup untuk meredam dampak kenaikan PPN tersebut.

"Pasalnya, sudah terlalu banyak sektor industri yang terpuruk, seperti industri tekstil dan industri alas kaki," jelasnya.

Ibrahim menegaskan, meskipun pemerintah memberikan insentif khusus untuk industri padat karya, daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemberian insentif tersebut menjadi tidak banyak berdampak.

"Jika kondisi tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka kenaikan PPN tersebut bisa saja meningkatkan potensi pegawai terkena PHK," tegasnya.

Menurut Ibrahim, tidak hanya insentif, diperlukan juga kebijakan yang dapat melindungi produk-produk dalam negeri agar permintaannya tidak semakin menurun.

Berdasarkan kajian pihaknya, barang-barang impor dari China banyak yang dibanderol separuh atau bahkan kurang dari separuh harga produk dalam negeri.

"Saya mengimbau pemerintah agar memperketat kontrol terhadap produk-produk impor baik yang legal maupun ilegal terutama dari Tiongkok, agar produk dalam negeri masih dapat bersaing," tuturnya.