Dukung Pemerintah Rumuskan APBN yang Fleksibel dan Akuntabel, Sri Mulyani: Terima Kasih DPR

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam dua tahun terakhir mengalami penyesuaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Untuk itu, dia menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra pemerintah dalam membantu merumuskan anggaran negara yang lebih agresif guna meredam dampak pandemi.

“APBN mengalami penyesuaian yang luar biasa dalam menghadapi gejolak pandemi. Kami berterima kasih kepada DPR yang membantu merancang APBN untuk bisa fleksibel namun tetap akuntabel,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah seminar yang disiarkan secara virtual dari Semarang, Kamis, 25 Maret.

Menkeu menambahkan, fleksibilitas ini sangat diperlukan mengingat penerimaan negara dipastikan turun, baik dari sektor perpajakan maupun penerimaan bukan pajak. Di sisi lain belanja pemerintah terus naik, khususnya di bidang kesehatan, bidang sosial, serta dukungan bagi pemulihan ekonomi.

“Bahkan pada 2020 kami bersama DPR sampai melakukan dua kali revisi APBN dengan jumlah belanja yang telah diselesaikan sebesar Rp2.589 triliun,”  tuturnya.

Secara terperinci, Menkeu menjabarkan bahwa belanja pada bidang kesehatan memungkinkan pemerintah untuk membeli alat tes COVID-19 yang kala itu belum banyak tersedia di pasaran. Lalu, pemerintah juga menanggung seluruh biaya pengobatan pasien yang terkena pandemi hingga saat ini.

“Kami memberikan pula insentif kepada tenaga kesehatan, hingga program vaksinasi nasional yang kini sedang dijalankan. Ini semua tidak mungkin terjadi bila kebijakan fiskalnya tidak extraordinary,” jelasnya.

Sebagai informasi, anggaran kesehatan sebelum pandemi pada APBN 2019 tercatat sebesar Rp113 triliun. Nilai tersebut melesat menjadi hampir Rp300 triliun pada APBN 2021.

Untuk diketahui, dalam konferensi pers APBN Kita pada selasa 23 Maret, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa belanja negara hingga penutupan Februari 2021 mencapai Rp282,7 triliun atau naik 1,2 persen dari realisasi tahun lalu.

“Jumlah belanja ini adalah 10,3 persen dari total belanja negara yang dialokasikan untuk 2021 yang berjumlah Rp2.750 triliun,” katanya.

Sementara dari sisi pendapatan negara disebutkan sebesar Rp219,2 triliun atau 12,6 persen dari proyeksi pendapatan pada sepanjang tahun ini.

Realisasi pemasukan itu ternyata meningkat dari periode 2020 yang sebesar Rp217,6 triliun. Artinya, pendapatan negara dua bulan pertama tahun ini lebih baik dari periode sebelum pandemi 2020.