Jokowi Sebut Nilai Investasi Tembus Rp56,2 T per Agustus, 55 Proyek Infrastruktur Sudah Groundbreaking,

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, sudah ada puluhan proyek infrastruktur yang melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun nilai investasinya mencapai Rp56,2 triliun hingga 12 Agustus 2024.

“Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari 55 (proyek) yang sudah groundbreaking,” katanya dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 12 Agustus.

Jokowi pun menjelaskan 55 proyek yang sudah groundbreaking terdiri atas, 6 proyek pendidikan, 2 proyek kesehatan, 10 proyek ritel dan logistik, 8 proyek hotel, dan 2 proyek energi dan transportasi.

“(Proyek) kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, ekonomi yang dikembangkan di IKN adalah green economy atau ekonomi hijau. Termasuk juga ekonomi digital.

“Ekonomi yang akan dikembangkan di ibukota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center dan yang lain-lainnya,” ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung keuntungan yang didapatkan masyarakar Kalimantan Timur dari pemindahan ibu kota negara.

Dia bilang, salah satu keuntangannya adalah pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

“Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur? Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Balikpapan dan lebih khusus lagi kabupaten Paser Panajem Utara,” jelasnya.

Jokowi mengatakan, alasan pemindahan ibu kota ini dilakukan agar terjadinya pemerataan ekonomi.

Sebab, 58 persen gross domestic product (GDP) ada di Pulau Jawa.

“Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah? karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya,” ucapnya.