Kebijakan Satu Data Indonesia Diklaim Tingkatkan Efektifitas Pembangunan dan Penanganan Pandemi

JAKARTA - Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut pelaksanaan Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 merupakan fondasi hukum dalam menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui penguatan tata kelola data ini kita dapat meningkatkan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan,” ujarnya dalam webinar Sosialisasi Kerja Satu Data Indonesia 2021, Senin, 22 Maret.

Menurut Suharso, Satu Data Indonesia merupakan jawaban perihal penyelenggaraan data yang tepat, termasuk mendukung berbagai program pemerintah yang mendesak seperti penanganan pandemi, penyediaan bansos, dan transformasi digital.

“Satu Data Indonesia juga berperan strategis dalam upaya pengembangan sektor digital serta mengoptimalkan usaha-usaha produktif bagi kemajuan bangsa,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan transformasi digital yang digadang oleh pemerintah menjadi angin segar sekaligus jalan keluar dalam menghadapi pandemi. Sebab, data akan membantu cara bekerja yang efisien, serta dapat mendukung di tengah keterbatasan interaksi antar komunitas.

Kemudian, Kebijakan Satu Data Indonesia disebut pula memiliki peran penting dalam mengatur tata kelola layanan digital dan layanan informasi yang berkualitas sehingga memudahkan perumusan kebijakan berkualitas berdasarkan data dan fakta

“Oleh karena itu percepatan penyelenggaraan satu data adalah kunci dalam mensukseskan transformasi digital dan menjadi penyokong pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu strategis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suharso mengungkapkan sebagai salah satu komponen penting dalam transformasi digital, data memegang peranan vital sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sehingga koordinasi pembangunan dapat berjalan secara lancar.

“Peran koordinasi Satu Data Indonesia sangat penting untuk tetap fokus pada pembangunan-pembangunan penting di periode 2021, antara lain melalui reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, hingga upaya pembentukan ketahanan pangan,” jelasnya.

Untuk itu dia mendorong agar Percepatan Satu Data Indonesia perlu dilakukan melalui sinergi bersama seluruh pemangku kebijakan, baik pada tingkat pusat dan daerah.

“Pelaksanaan sosialisasi Satu Data Indonesia 20201 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terpadu mengenai acuan kerja di instansi masing-masing. Harapannya sosialisasi ini menjadi semangat positif pada 2021 untuk memperkuat sinergi dalam mensukseskan pembangunan serta keluar dari dampak buruk pandemi,” katanya.