Perilaku Masyarakat Pengaruhi Keberhasilan Pemulihan Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berhasil menavigasi kondisi pandemi COVID-19 dengan sejumlah program yang dipuji dunia.

Indonesia juga lebih cepat pulih dan mencatat perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun kedua pandemi.

Namun, pemulihan ekonomi pascapandemi sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menerangkan, kebijakan gas dan rem yang ditempuh pemerintah adalah suatu keharusan ketika pandemi COVID-19 melanda.

Karena itu, sudah menjadi kewajaran bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan menjaga perekonomian.

"Memang saat COVID-19 masih awal-awal, tahun pertama, memang sudah sewajarnya bahwa melakukan kebijakan yang mengerem atau mengegas. Memang sudah sewajarnya untuk memitigasi, dan meminimalisir dampaknya, bagaimana supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk terhadap perekonomian," ujarnya di Jakarta, Selasa, 30 Agustus.

Menurut Heri, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat.

Ia melihat peran serta masyarakat di dalamnya yakni kesadaran untuk menghadapi dan menyikapi pandemi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Sehingga kalau diklaim seperti sekarang ini ya memang dari program yang dijalankan kemudian juga jangan lupa bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepedulian masyarakat yang sudah semakin aware (sadar), sudah semakin bisa mengatasi bagaimana caranya bisa menyikapi," jelasnya.

"Kalau dulu kan masih takut, kalau sekarang kan sudah lebih peduli terhadap kebersihan, kesehatan, terus bagaimana menyikapinya kalau ada yang kena positif. Sehingga peranan masyarakat ini juga sangat menentukan," sambungnya.

Lebih lanjut, Heri menegaskan, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi serta menjaga perekonomian tidak ambruk adalah buah dari kerja sama semua pihak.

"Intinya ini kalau diklaim oleh satu pihak. Menurut saya ini lebih fair oleh semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan semua," katanya.

Alokasi Anggaran 2023 Harus Tetap Sasaran

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini KPCPEN pada masa pandemi cukup menolong pemulihan ekonomi, dana yang digelontorkan bisa menahan laju pandemi yang begitu banyak menimbulkan korban. Kini, sudah mulai terasa pertumbuhan ekonomi.

Pandemi COVID-19 mulai melambat di Indonesia. KPCPEN pun akan berhenti beroperasi tahun 2023.

Anggaran penanganan COVID-19 pada 2023 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk menghadapi tantangan gejolak inflasi, krisis pangan, energi, utang, dan perubahan iklim.

Karena itu, Trubus mengingatkan agar alokasi anggaran di 2023 nanti lebih tepat sasaran dan transparan.

"Karena aspek yang diharapkan publik adalah keberlanjutan apalagi di 2024 terjadi pergeseran politik, ini pasti akan berpengaruh," jelas Trubus.

Selain itu, kata Trubus, pemerintah juga perlu bersiap dan bersiaga untuk kemungkinan ada pandemi lain.

Seperti yang dilakukan KPCPEN, contoh sukses bagaimana pemerintah mengelola kesehatan dan perekonomian.

"Dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah lebih harus pada tataran bagaimana publik itu mempunyai ketahan kesehatan yang berkesinambungan. Kalau sehat, ekonomi jalan," jelas Trubus.