OECD Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Sentuh Level 4,9 Persen, Setuju?

JAKARTA - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,9 persen pada 2021. Tidak hanya itu, lembaga multilateral tersebut juga memproyeksi angka pertumbuhan bisa mencapai 5,4 persen pada 2022.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengungkapkan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi akan berlangsung secara bertahap dan tergantung pada penanganan di sektor kesehatan.

"Indonesia sedang menghadapi tantangan terberatnya sejak krisis 1997. Melalui reformasi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan energi dan bakat dari populasi mudanya dan membuat ekonomi bergerak maju lagi," katanya seperti yang dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, Jumat, 19 Maret.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sejumlah langkah strategis pemerintah Indonesia menghadapi situasi extraordinary akibat pandemi. Dia menyebut pemerintah melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter, salah satunya dengan melebarkan defisit hingga 6,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.

“Saya pikir ini relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya, bukan? Jadi kita mengalami defisit pada 2020 sekitar 6,1 persen dan pada saat yang sama kondisi perekonomian juga relatif baik dan kontraksi sekitar 2 persen. Itu adalah salah satu capaian yang juga kami gunakan untuk dapat merespon situasi tahun ini,” tuturnya.

Menkeu menambahkan, belanja pemerintah kini difokuskan untuk menangani pandemi, terutama sisi kesehatan, perlindungan sosial, dan menjaga kelangsungan dunia usaha. Melalui respon tepat, Sri Mulyani percaya tingkat kemiskinan Indonesia mampu bertahan di sekitar 10,4 persen atau lebih rendah dari prediksi Bank Dunia yakni di atas 11,4 persen.

“Sekarang kami benar-benar perlu fokus pada bagaimana memastikan bahwa proses pemulihan akan dilanjutkan. Pada saat yang sama, kami juga akan mempercepat pemulihan ini dan mengamati area yang membutuhkan lebih banyak dukungan kebijakan. Ini sangat pragmatis, tetapi juga fleksibel, transparan dan akuntabel,” tutup Menkeu.