Menko Airlangga: Penting Antisipasi Bencana secara Efektif untuk Cegah Kerugian Ekonomi

PALEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya mengantisipasi bencana secara efektif dan berkesinambungan untuk mencegah dan meminimalisir kerugian ekonomi. Apalagi, kata Airlangga, Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang rentan terhadap bencana khususnya hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung dan bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, serta gunung meletus.

Hal ini disampaikan Airlangga saat memberikan arahan dalam Apel dan Simulasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024' di Kota Palembang, Sabtu kemarin.

"Langkah-langkah pencegahan terhadap bencana harus terus dilakukan secara efektif untuk dapat menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalisir dampak yang merugikan bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap Karhutla, diharapkan dapat mempermudah pengendalian dan memperkecil potensi kerugian," ujar Airlangga.

Airlangga menyinggung, khusus Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk daerah yang rentan terdampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Menurut Airlangga, kondisi geografis Sumatera Selatan rentan terkena bencana alam yang berasal dari kekeringan dan kebakaran hutan, terutama di kawasan lahan gambut yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai sektor.

"Apel dan simulasi yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud kepedulian dan kesiapan kita dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ini bukan hanya sekedar show of force, melainkan mendorong kita untuk mempersiapkan personel yang terampil, kemampuan yang memadai, dan peralatan yang mumpuni," tandas Airlangga.

Dampak besar dari Karhutla pernah dialami Provinsi Sumatera Selatan pada 2022 silam dengan kerugian ekonomi yang timbul mencapai Rp 42,7 miliar. Dari angka tersebut, kerugian terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai mencapai Rp 11,4 miliar.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengendalian Karhutla, termasuk dengan memanfaatkan artificial intelligence (AI) dan penerapan Business Continuity Management System (BCMS)," ungkap dia.

Senada dengan Airlangga, Plt Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi juga mengungkapkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemda ungkap mengatasi Karhutla. Upaya tersebut, antara lain kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan, audit kepatuhan perusahaan perkebunan dan kehutanan, hingga operasi modifikasi cuaca dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Selanjutnya beberapa upaya yang akan dilaksanakan antara lain penempatan posko pemadaman darat, pelaksanaan patroli darat dan udara, operasi pemadaman darat dan udara, dan sosialisasi secara terus menerus,” tutur Elen.

Seusai kegiatan apel tersebut, Menko Airlangga melakukan penyaluran secara simbolis kredit usaha rakyat (KUR), corporate social responsibility (CSR) dari penyalur KUR, serta penyerahan dana peremajaan sawit rakyat (PSR). Penyaluran KUR sebesar Rp 1 8,97 miliar diberikan untuk 92 debitur melalui penyalur KUR BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BPD Sumsel Babel.

Lebih lanjut, Menko Airlangga secara simbolis juga menyerahkan dana PSR sebesar Rp11,2 miliar yang didistribusikan kepada 184 pekebun, dengan total areal seluas 373,51 hektare.

“Jadi Program KUR maupun PSR diharapkan dapat terus ditingkatkan dan di Sumatera, salah satu penerima terbesar adalah Sumatera Selatan,” pungkas Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga juga turut menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pusat Investasi Pemerintah dalam Perluasan Akses Pembiayaan dan Penguatan Pemberdayaan UMKM, serta penandatanganan MoU antara Kemenko Perekonomian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia Japan Business Network, dan Green Power Development Corps of Japan untuk pengembangan industri Crude Coconut Oil (CCO) menjadi bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Rangkaian kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. A. Rahmat Wibowo, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi II Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Gubernur Jambi Al Haris, Kepala BPDPKS Edy Abdurahman, pejabat kementerian atau lembaga, serta sejumlah pejabat daerah Sumatera Selatan.