JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,8 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan KRL baru.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) Salusra Wijaya mengatakan pengadaan KRL baru ini mendesak karena usia kereta yang saat ini sudah di atas 30 tahun. Sekaligus untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna KRL.
“Sehingga harus memasuki masa konservasi sementara volume penumpang yang pertumbuhannya sangat cepat sekali sehingga potensi overload akan makin tinggi di masa-masa peak hours,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 9 Juli.
Salusra bilang kepadatan penumpang kereta dapat dilihat dari jam sibuk antara pagi saat jam berangkat ke kantor dan sore saat masyarakat pulang bekerja.
Rasio jika kepadatan penumpang tidak dibenahi maka bisa mencapai 242 persen atau 2,42 kali dari kapasitas kereta.
Karena itu, sambung Salusra, KAI melakukan pergantian dengan kereta cadangan.
Namun, saat ini cadangan kereta sudah habis terpakai karena beberapa kereta sudah tidak bisa difungsikan.
“Nah, dengan dasar-dasar tersebut kami mohon untuk bisa mendapatkan penyertaan Undang Negara tahun 2025 sebesar Rp1,8 triliun untuk tambahan pengadaan tersebut. Sehingga kita harapkan tujuan tambahan PMN Rp1,8 di 2025 ini untuk kereta KRL ini bisa dipenuhi karena sudah sangat mendesak,” jelasnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan berdasarkan perhitungan pihaknya, KAI harus melakukan replacement sarana sebanyak 37 trainset hingga 2027 mendatang untuk memastikan keselamatan dan kehandalan armada KRL.
Didiek juga menjelaskan bahwa penambahan sarana juga diperlukan karena diprediksi jumlah penumpang KRL Jabodetabek dapat mencapai 410 juta orang pada 2027 mendatang.