Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan beberapa alternatif insentif untuk sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19 pada tahun ini. Insentif tersebut diberikan untuk sisi supply dan demand. Dari sisi demand pemerintah tengah menyiapkan paket pariwisata untuk tenaga kesehatan (nakes) yang telah divaksin dan peserta program Vaksin Gotong Royong.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket pariwisata yang dimaksud berupa harga khusus untuk hotel, restoran hingga diskon tiket pesawat ke destinasi pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Nantinya, paket wisata ini akan diberikan dalam bentuk voucher.

"Dari sisi demand, yang sedang disiapkan adalah voucher paket wisata. Kami (pemerintah) sedang menyiapkan paket wisata untuk tenaga kesehatan, dan juga dikombinasikan dengan vaksin gotong royong," tuturnya dalam acara Rakernas PHRI, Kamis, 18 Maret.

Lebih lanjut, Airlangga berujar bagi perusahaan peserta vaksin gotong royong berhak mendapatkan diskon atau voucher paket wisata untuk karyawannya.

"Maka itu setiap orang yang telah divaksin dua kali berkesempatan membeli voucher paket wisata," katanya.

Dari sisi supply, kata Airlangga, pemerintah juga sedang menyiapkan beberapa alternatif insentif untuk mendukung industri pariwisata. Pertama, menyiapkan program kredit modal kerja dengan bunga murah untuk sektor pariwisata.

Airlangga berkata, program ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan minimum pemeliharaan hotel agar layak dan siap beroperasi. Saat ini, program ini, sedang dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Jadi kredit modal kerja ini diperuntukkan bagi usaha dengan cash flow yang terganggu, tapi memiliki prospek bagus. Modal kerja ini bisa digunakan misalnya untuk pemeliharaan hotel dan mempertahankan tenaga kerja," ucapnya.

Kedua, kata Airlangga, pemerintah akan memasukkan jaminan pembiayaan kepada perbankan. Sederhananya, Kementerian Keuangan  akan meletakkan dana di perbankan.

"Dan perbankan meneruskan ini kepada sektor perhotelan. Ini yang sedang kita finalisasikan," jelasnya.

Terakhir, alternatif lainnya adalah relaksasi ketentuan pengajuan kredit dan restrukturisasi utang hingga fasilitas penjaminan kredit modal kerja (IJP).

"Termasuk kredit modal kerja khusus, ini dengan grace period yang sudah kami bahas dua tahun dengan OJK. Nah, diprioritaskan untuk wilayah yang pariwisata seperti Bali, Bintan yang sudah beroperasi," tuturnya.

Airlangga berujar dukungan dalam bentuk alternatif insentif baik dari sisi supply maupun demand tersebut sedang dimatangkan oleh pemerintah. Sehingga, dibutuhkan masukan dari PHRI agar program ini bisa segera dioperasionalkan.