Hadapi Kebijakan Uni Eropa, RI Harus Punya Data Produk Sawit-Kopi untuk Tingkatkan Daya Saing

JAKARTA - Uni Eropa segera menerapkan kebijakan anti deforestasi atau European Unioin anti-Deforestation Regulation (EUDR) atas produk perkebunan, termasuk kelapa sawit.

Indonesia mau tidak mau harus menghadapi tantangan tersebut. Maka, data ketertelusuran dari produk kelapa sawit menjadi penting disusun oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing.

Seperti diketahui, industri kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi pemerintah untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, Indonesia menjadi salah satu penyumbang produk tersebut ke berbagai negara, termasuk negara-negara di Uni Eropa.

Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, kebijakan EUDR menjadi tantangan yang paling dekat dengan produk perkebunan Indonesia.

“Kita menghadapi yang utama sekarang adalah EUDR yang memang EUDR mau tidak mau dia adalah regulasi yang mengungkit kita tidak bisa lagi dihindari,” ujar Musdhalifah dalam Workshop di Graha Surveyor Indonesia, dikutip dari keterangan resmi, Senin, 24 Juni.

Karena itu, Mushdalifah menekankan produk kelapa sawit, produk kakao hingga kopi perlu didata dengan baik. Menurut dia, ini menjadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi agar produk-produk perkebunan Indonesia bisa tetap dieskpor ke pasar global.

“Pendataan yang menjadi standar untuk mengakui bahwa produk-produk yang kita produksi di Indonesia, sudah melalui proses adminisratif, memenuhi persyaratan global sebagai komoditas berkelanjutan,” kata dia.

“Mau pakai tenggat waktu, mau pakai jenis bibit yang digunakan, supply chain-nya seperti apa, pencampurannya seperti apa, ini semua melalui tata kelola yang mudah-mudahan di dalam National Dashboard ini bisa kita akomodir semua,” lanjut dia.

Pendataan lewat sistem yang dikembangkan PT Surveyor Indonesia ini, sambung Mushdalifah, menjadi bagian penting. Meskipun, kata dia, pemerintah juga melayangkan protes terkait kebijakan EUDR.

“Kita tetap menyampaikan komplain kita, oh tidak fair tetapi kita tetap maju memenuhi semua persyaratan. Marena persyaratan mau tidak mau memang ktia akui itu adalah salah satu untuk merapikan administratif tata kelola komoditas yang beredar di pasar global,” jelasnya.

Tantangan Kebijakan Global

Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna menegaskan data perkebunan di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting.

Apalagi, ada berbagai kebijakan global yang mengatur soal produk yang erat kaitannya dengan deforestasi.

Sandry bilang selain EUDR, ada juga kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Amerika Serikat yakni US Forest Act.

Kebijakan ini mengatur risiko deforestasi produk yang masuk ke AS.

Termasuk juga kebijakan serupa yang dijalankan Pemerintah Inggris yakni UK Diligent Requirements.

“Ini akan mempersulit ekspor kita keluar. Nah untuk itu kehadiran dasbor nasional penting, untuk mempertahankan devisa hasil ekspor komoditi pangan dan agribisnis sehingga ini akan memudahkan untuk ekspor ke luar,” kata Sandry.

Sandry bilang National Dashborad ini diperlukan untuk pendataan yang komprehensif dan tersinkronisasi.

Dengan begitu, kata dia, diharapankan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan daya saing produk Indonesia sesuai permintaan pasar global.

"PT Surveyor Indonesia saat ini mendapatkan arahan dan tanggung jawab oleh komite pengarahan dasbor nasional untuk menyiapkan mengembangkan uji coba sistem dasbor nasional. Tim PTSI sudah melakukan ini, kami sudah bekerja sama kurang lebih diikuti 11 perusahaan dan koperasi yaitu untuk mendata empat komoditas, sawit, kopi, kakao dan karet,” jelasnya.

Sekadar informasi, merujuk Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 178 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia, PT Surveyor Indonesia ditunjuk sebagai bagian dari Komite Teknis Dasbor Nasional yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem ketertelusuran rantai pasok komoditi perkebunan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut uji coba dasbor nasional, PT Surveyor Indonesia dan Kementerian Pertanian pun menggelar workshop fungsi platform Dasbor Nasional.