JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran mayoritas belanja negara menggunakan mata uang asing.
Menurut Sri Mulyani pelemahan rupiah terutama akan berdampak ke beban biaya subsidi energi yang ditanggung dalam APBN karena pembayarannya menggunakan dolar AS dan bahannya berasal dari impor.
"Akan terjadi pengaruhnya terhadap ke belanja-belanja yang denominasi menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, BBM yang sebagian bahannya impor, maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah bergerak ke dalam (APBN)," kata dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana APBN 2025, Senin, 24 Juni.
Sri Mulyani menjelaskan jika volume atau harga komoditas yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2024 tidak berubah, sementara rupiah melemah dan dolar AS terus menguat, maka akan terjadi deviasi atau penyimpangan dari peraturan.
"Jumlah belanja subsidi BBM, listrik, LPG, itu kalau tidak ada perubahan policy yaitu volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi tapi juga ada deviasi," katanya.
Sri Mulyani menyampaikan besaran belanja subsidi energi yang membengkak imbas pelemahan rupiah nantinya akan disesuaikan dengan tagihan dari PT Pertamina dan PT PLN. Tagihan baru akan dibayarkan setelah total tagihannya ditinjau dan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Menko Airlangga Pastikan Kebijakan Fiskal Prabowo-Gibran Tetap Berlanjut
21 Juni 2024, 21:21
"Setiap kuartal kami meminta BPKP untuk mengaudit dan kami membayar sesuai kemampuan negara, seperti tahun lalu kita membayarkan sampai kuartal III karena kuartal IV baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai," ucapnya.
Sri Mulyani juga memastikan bahwa besaran belanja subsidi masih sesuai dalam UU APBN 2024 dengan kisaran yang telah ditetapkan sebesar Rp300 triliun.
"Nanti kita akan lihat alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Dan ini yang kita sampaikan sedapat mungkin kita akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara," tegasnya.
