Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi energi akan mengalami kenaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal ini karena beberapa parameter perubahan mulai dari naiknya harga minyak dunia, lifting minyak hingga turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan yaitu harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Senin, 8 Juli.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus menahan untuk tidak menaikkan harga BBM dan listrik ketika harga minyak dunia naik dan nilai tukar rupiah turun demi menjaga daya beli masyarakat sehingga, APBN harus menanggung selisih harga ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ungkapnya.

Sri Mulyani menyampaikan, realisasi volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) hingga semester I 2024 telah mencapai 7.164,2 ribu kilo liter (KL) atau turun 0,05 persen dibandingkan realisasi 2023 sebesar 7.167,7 ribu K/L.

Sementara itu, realisasi LPG 3 Kg capai 3.365,8 juta Kg, atau naik 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 3.318,2 juta Kg. Sedangkan untuk subsidi listrik menjadi 40,6 juta pelanggan atau naik 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 39,2 juta pelanggan.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II," katanya.