Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Keputusan Menaikkan Harga BBM di Tengah Harga Minyak Dunia yang Melandai
Menkeu Sri Mulyani jelaskan alasan penaikan harga BBm. (foto: dok. antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal keputusan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan solar di tengah melandainya harga minyak dunia akhir-akhir ini.

Sri Mulyani menjelaskan, kendati harga minyak dunia cenderung landai, namun rata-rata harga Indonesia Crude Price (ICP) masih tetap tinggi. "Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak yang turun ke 90 dolar AS sekalipun, maka harga rerata satu tahun ICP masih di 98.8 hampir 99 dolar AS atau kalau pun harga minyak turun sampai di bawah 90 maka keseluruhan tahun rerata ICP indonesia masih di 97 dolar," beber Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Sabtu 3 September.

Dengan demikian, lanjut Sri Mulyani, kenaikan subsidi yang sebelumnya dilaporkan sebesar Rp502 triliun tetap akan naik ke angka Rp698 dolar AS. Sedangkan jika harga ICP masih di kisaran 85 dolar AS per barel hingga Desember mendatang, subsidi BBM dari APBN akan membengkak ke Rp640 dolar AS.

"Apabila harga ICP di atas 100 maka total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai Rp649 triliun," imbuhnya.

Sri Mulyani menambahkan pihaknya akan terus memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah.

Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar pada Sabtu 3 September 2022. Menurut Presiden Joko Widpdp, pilihan tersebut merupakan pilihan terakhir yang diambil pemerintah dengan menyesuaikan harga BBM dan mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Mestinya uang negara lebih diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat kepitusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu, 3 September.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,7 triliun yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan berturut-turut.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengangan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan," lanjut Jokowi.

Sementara itu pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran dan harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.