Harga BBM Subsidi Naik: Pemerintah Sudah Tak Berdaya Melindungi Rakyat dari Gejolak Harga Minyak Dunia

JAKARTA - Pemerintah resmi memutuskan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi per 3 September 2022. Ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Merdeka Sabtu (3/9).

Harga pertalite naik sebesar Rp2.350 per liter, solar subsidi naik Rp1.650, dan Pertamax naik Rp2.000. Dengan rincian:

1. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter
2. Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter
3. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter

“Ini berlaku satu jam setelah diumumkan, berarti mulai berlaku pada pukul 14.30 WIB,” kata Arifin Tasrif.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, apa daya anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah dinaikkan tiga kali lipat dari hanya Rp152,5 triliun ke Rp502,4 triliun. Bahkan, perkiraannya akan terus meningkat.

Bila terus ditambah, subsidi BBM akan semakin membengkak dan kurang tepat sasaran. Saat ini saja, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi mengalami penyesuaian. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” ucap Jokowi.

Dalam bentuk, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan selama 4 bulan. Pemberian terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama Rp300.000 pada September 2022 dan sisanya pada Desember 2022.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

“Saya juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” tutur Jokowi.

Kalkulasi Penyesuaian

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan besaran subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022 telah dinaikkan 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun melalui Perpres 98/2022. Dengan rincian:

• BBM dan LPG

  Subsidi BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun

  Kompensasi BBM dar iRp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun

• Listrik

  Subsidi dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun

  Kompensasi dari Rp0 menjadi Rp41 triliun

Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, elpiji, listrik mencapai Rp502,4 triliun. Ini dihitung berdasar rata-rata dari ICP yang bisa mencapai 105 dolar AS per barel dengan kurs Rp 14.700 per dolar AS.

“Di sisi lain, volume dari Pertalite diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter sedangkan volume dari solar subsidi adalah 17,44 juta kiloliter,” kata Sri Mulyani.

Dia pun mengakui harga minyak mentah dunia memang mengalami penurunan sekiranya dalam satu bulan terakhir. Kendati begitu, harga tersebut tidak terlalu mempengaruhi beban APBN yang harus dikeluarkan bila tanpa penyesuaian subsidi.

Harga minyak ICP yang turun ke 90 dolar AS sekalipun, harga rata-rata satu tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir 99 dolar AS. Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90 dolar AS, maka keseluruhan tahun rata-rata ICP indonesia masih di 97 dolar AS.

“Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698, tetapi menjadi Rp653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99 dolar, atau tadi turun 90 dolar sampai Desember 2022,” jelasnya.

Sedangkan kalau harga ICP di 85 dolar AS sampai Desember 2022, maka kenaikan subsidi akan tetap menjadi Rp640 triliun. Selisih Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP.

“Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana chewed politik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis,” Sri Mulyani menambahkan.

ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak, ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester. 

Tentunya, pemerintah juga akan terus memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta kemiskinan dari penyesuaian harga BBM tersebut.

Sejatinya, penyesuaian harga BBM tersebut merupakan upaya menciptakan keadilan. Bagaimanapun, subsidi yang melalui komoditas, seperti BBM pasti akan juga dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan pribadi.

“Lebih baik beban nilai penyesuaian itu kita alihkan antara lain ke kelompok 40 persen terbawah. Kami perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan Rp24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya,” kata Menkeu.