JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menetapkan tarif angkutan umum reguler seperti angkot sebagai imbas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Saat ini belum ada perubahan tarif reesmi angkutan umum setelah harga BBM naik. Keputusan tarif baru, akan diputuskan setelah Anies menerima hasil kajian dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
"Untuk tarif layanan angkutan umum reguler atau angkot-angkot yang belum terintegrasi dengan Program Jaklingko, saat ini sedang dibahas oleh DTKJ untuk selanjutnya diusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan," kata Syafrin kepada wartawan, Rabu, 7 September.
Sementara itu, Syafrin memastikan moda transportasi yang terintegrasi dalam sistem Jaklingko seperti Transjakarta BRT dan non-BRT, Minitrans, hingga Mikrotrans tidak menaikkan tarifnya.
"Terkait dampak kenaikan BBM terhadap tarif angkutan umum di Jakarta, untuk tarif layanan angkutan umum yang telah terintegrasi dalam Program Jaklingko tidak ada kenaikan tarif," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi per 3 September 2022. Harga pertalite naik sebesar Rp2.350 per liter, solar subsidi naik Rp1.650, dan Pertamax naik Rp2.000. Dengan rincian pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Terlibat Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi, Bupati Mimika Eltinus Omaleng Dijemput Paksa KPK
07 September 2022, 11:53 -
| BERITA
Pesawat Latih Bonanza TNI AL Jatuh Saat Latihan di Selat Madura-Gresik
07 September 2022, 14:34
Presiden Joko Widodo mengaku, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah dinaikkan tiga kali lipat dari hanya Rp152,5 triliun ke Rp502,4 triliun. Bahkan, perkiraannya akan terus meningkat.
Namun, bila terus ditambah, subsidi BBM akan semakin membengkak dan kurang tepat sasaran. Saat ini saja, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi mengalami penyesuaian. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” ucap Jokowi.
Terkait
