Dirut Vale Beri Bocoran Perkembangan Kerja Sama dengan Ford: Lagi Urus Amdal

JAKARTA - Presiden Direktur PT Vale Indonesia (INCO) Febriany Eddy memberikan bocoran terbaru terkait progres kerja sama proyek baterai kendaraan listrik berbasis nikel di Pomala dengan Ford Motor Company.

Febriany mengatakan, kerja sama antar-kedua perusahaan ini masih berlanjut dengan baik serta menunjukkan progres yang berarti.

Dia menyebut, saat ini pihaknya telah mengantongi izin kehutanan.

"Kan izin kehutanannya sudah keluar. Ini soalnya kan bangunnya di kawasan industri jadi mereka sih bagus progresnya dari sisi perizinan," ujar dia kepada awak media yang dikutip Jumat 21 Juni.

Febriany menambahkan, Ford saat ini tengah mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Setelah dipastikan izin Amdal dikantongi, pembangunan pabrik bahan baku baterai tersebut akan dilakukan.

"Sekarang mereka lagi urus Amdal-nya. Kalau semua lancar langsung jalan," sambung dia.

Belum lama ini, lanjutnya, Ford mengunjungi Blok Pomala yang menjadi lokasi pembanunan proyek itu.

Adapun tujuan Ford melakukan kunjungan adalah untuk melihat dari dekat aspek tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan atau Environmental, Social, dan Governance (ESG).

"Apresiatif. Bagus dan sesuai harapan (Ford). Memang mereka meminta kita berperan aktif untuk memastikan nanti sesuai standar ESG yang disepakati. Bagi Vale ini penting, bagi Ford penting," pungkas dia.

Asal tahu saja, PT Vale Indonesia Tbk dan Zhejiang Huayou Cobalt Co dari Tiongkok pada Maret 2023 mengumumkan perjanjian dengan produsen mobil global Ford Motor Co.

Ketiga perusahaan tersebut melakukan penyertaan saham pada Proyek High-Pressure Acid Leaching (HPAL) Blok Pomalaa melalui kesepakatan definitif.

Proyek HPAL Blok Pomalaa akan mengolah bijih yang dipasok PT Vale Indonesia dari tambang Blok Pomalaa untuk menghasilkan campuran hidroksida endapan (MHP).

Pabrik HPAL ini akan beroperasi di bawah PT Kolaka Nickel Indonesia di kawasan industri nikel Blok Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Barat Daya, Indonesia.

Berdasarkan persetujuan peraturan, proyek ini dapat memproduksi hingga 120 kiloton nikel per tahun dalam bentuk MHP, produk nikel berbiaya lebih rendah yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik dengan katoda kaya nikel.