Politikus jadi Komisaris di BUMN, Stafsus Menteri BUMN: Kita Enggak Boleh Munafik

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga buka suara soal politikus Partai Gerindra dan pihak-pihak terdekat Prabowo Subianto banyak yang menjadi komisaris di perusahaan pelat merah.

Arya mengatakan, BUMN memang membutuhkan pengawas yang memiliki latar belakang politik.

Sebab, kata dia, keputusan-keputusan di perusahaan pelat merah memang berkaitan dengan unsur politik.

“Maka unsur politik pun tidak mungkin, gak boleh kita munafik dan gak boleh kita menafikkan kalau unsur politik gak masuk dalam BUMN, selama keputusan-keputusan vital mengenai BUMN tetap berkaitan dengan politik di DPR,” kata Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 12 Juni.

Adapun sejumlah politikus dari kubu Prabowo-Gibran baru-baru ini diangkat menjadi komisaris BUMN adalah Grace Natalie, Fuad Bawazier, Simon Aloysius Mantiri, dan Condro Kirono.

Fuad menempati kursi Komisaris Utama MIND ID, menggantikan Doni Monardo yang meninggal dunia pada 3 Desember 2023 lalu.

Sementara Simon menduduki kursi Komut Pertamina, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri pada 2 Februari 2024.

Arya mengatakan, penunjukan Fuad Bawazier dan Simon Aloysius Mantiri juga karena posisi komisaris utama di kedua perusahaan tersebut kosong.

“Di MIND ID Komutnya kan Doni Monardo, almarhum, meninggal, kosong. Pertamina Pak Ahok sudah mundur,” tuturnya.

Arya menambahkan, penempatan politikus di kursi Komisaris BUMN tidak hanya dilakukan saat ini.

Dia berujar, pada pemerintahan Presiden ke-3 Bachruddin Jusuf atau BJ Habibie hingga era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan hal yang sama.

“Dari dulu BUMN ada, sampai hari ini BUMN ada, pasti ada politiknya. Memang zamannya Pak SBY gak ada orang politik? Memang zaman Gus Dur gak ada orang politik? Memang zamannya Pak B.J. Habibie gak ada? Zamannya Bu Megawati gak ada? Semua, zaman Pak Jokowi pun sebelumnya ada,” ucapnya.

Meski latar belakang politik tidak dilarang, kata Arya, bukan berarti pihaknya memilih sosok yang tidak kompeten.

Dia memastikan sosok yang menduduki kursi komisaris sudah melalui serangkaian proses seleksi.

“Kita mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan prosesnya sudah ada. Pasti ada prosesnya, fit and proper test, semua ada prosesnya, dicarikan sesuai dengan kebutuhannya. Latar belakangnya, berbagai latar belakang kita ambil, itu yang kita ambil. Jadi semuanya pasti oke lah,” katanya.