Soal Politikus Jadi Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir: Enggak Ada Larangan

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, tidak ada larangan bagi politisi menjadi komisaris di perusahaan pelat merah.

Asalkan bukan anggota DPR aktif dan tidak memiliki jabatan di partai politik, semua itu tidak masalah.

Pernyataan Arya ini menjawab soal sejumlah politikus Partai Gerindra dan pendukung presiden terpilih, Prabowo Subianto yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN.

“Yang pasti namanya BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, enggak ada larangan,” katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 12 Juni.

Menurut Arya, sosok yang memiliki latar belakang politik memang dibutuhkan. Pasalnya, keputusan vital di BUMN kerap membutuhkan pendekatan-pendekatan politik karena harus melalui persetujuan DPR RI.

“Kebijakan dan keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR loh. Mau merger, DPR, mau holding, DPR, mau IPO, DPR, mau dibubarkan, DPR. Mau dapat PMN, penugasan, DPR. Jadi banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan sama politik, berbeda dengan swasta. Memang di swasta, merger butuh ke DPR? Persetujuan? Gak ada,” jelasnya.

Arya mengatakan, pengangkatan politikus untuk duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah bukan kali pertama dilakukan saat ini.

Dia bilang, di masa pemerintahan Presiden ke-3 Bachruddin Jusuf atau B.J Habibie hingga era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan hal yang sama.

“Dari dulu BUMN ada, sampai hari ini BUMN ada, pasti ada politiknya. Memang zamannya Pak SBY gak ada orang politik? Memang zaman Gus Dur gak ada orang politik? Memang zamannya Pak B.J. Habibie gak ada? Zamannya Bu Megawati gak ada? Semua, zaman Pak Jokowi pun sebelumnya ada,” ucapnya.

Meski latar belakang politik tidak dilarang, Arya mengatakan bukan berarti pihaknya memilih sosok yang tidak kompeten.

Dia memastikan sosok yang menduduki kursi komisaris sudah melalui seleksi.

“Kita mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan prosesnya sudah ada. Pasti ada prosesnya, fit and proper test, semua ada prosesnya, dicarikan sesuai dengan kebutuhannya. Latar belakangnya, berbagai latar belakang kita ambil, itu yang kita ambil. Jadi semuanya pasti oke lah,” katanya.

Misalnya, sambung Arya, Grace Natalie yang duduk di kursi komisaris MIND ID. Arya bilang Grace memiliki latar belakang kuat di bidang media.

Sekadar informasi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 tersebut memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan kerap menjadi pembawa berita atau news anchor di stasiun televisi nasional seperti SCTV, ANTV hingga TvOne.

“Kasus-kasus Timah kan masih panjang ini. Ini butuh orang yang bisa nantinya men-support dalam pengawasan dan sebagainya urusan media. Dan saya rasa Ibu Grace Natalie kan enggak perlu diragukan soal itu,” jelasnya.