JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tindakan politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang secara terbuka menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya menyerahkan nama calon komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah inisiatifnya sendiri.
Hal ini disampaikan Dedi terkait pernyataan Adian yang secara terbuka mengakui Jokowi telah meminta nama calon komisaris dan calon duta besar serta membantah adanya isu jika dia meminta jabatan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Meskipun politisi PDIP, Adian lebih bersuara atas namanya sendiri dan PDIP tidak melarang maupun merestui," kata Dedi saat dihubungi VOI, Jumat, 24 Juli.
Tidak diakomodirnya PDIP di Kementerian BUMN saat ini, sambung Dedi, juga membuat Adian makin leluasa untuk menggoyang Menteri BUMN. "Dan sikap diam PDIP tentu dalam membaca perkembangan," tegas dia.
Lebih lanjut, Dedi menilai ribut-ribut soal jabatan komisaris BUMN yang disebut-sebut diberikan kepada para pendukung Jokowi di Pilpres 2019 ini sebenarnya mendekati kebenaran. Apalagi, dia menilai, saat ini orang-orang yang terkait dengan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 banyak mendapatkan kedudukan sebagai komisaris.
"Sehingga akan sangat baik jika (pernyataan, red) Adian menjadi pemicu dibukanya proses penempatan komisaris itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan (mereka yang ditempatkan, red) termasuk di dalamnya orang-orang Adian," ujarnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan dirinya tidak pernah menyodorkan nama dirinya maupun nama aktivis 98 untuk mendapatkan jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Selama ini, akunya, justru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memintanya untuk mengajukan daftar nama atau sosok yang dianggap tepat sebagai komisaris BUMN.
“Kalau dibilang saya minta jatah komisaris kayaknya enggak benar. Yang ada Pak Jokowi minta nama-nama dari kita,” kata Adian dalam acara Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu yang ditayangkan di akun YouTube Ngobrol Yuk 2020, Kamis, 23 Juli.
“Kita diminta, kalau mau serahkan nama-namanya ke siapa, Kemensesneg (Kementerian Sekretariat Negara),” imbuhnya.
Atas alasan inilah dia menegaskan, narasi yang menyebut dirinya meminta jatah ataupun menyodorkan nama untuk komisaris BUMN adalah tidak benar.
Sehingga, jika Erick mengaku menolak nama-nama calon komisaris yang diajukan, dia justru mempertanyakan dari mana nama yang ditolak tersebut.
“Yang diberikan siapa yang dia tolak? Saya tidak memberikan ke dia. Saya memberikan ke Presiden, kenapa? Karena saya diminta. Saya memberikan pada Kemensesneg. Jadi kalau dia bilang menolak, menolak nama-nama yang diberikan siapa? Presiden?” tegasnya.
Terkait
