JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan sekitar 6.000-an lebih orang yang duduk sebagai komisaris maupun direksi di seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah orang-orang titipan. Sebab, tak pernah ada lowongan bagi masyarakat umum untuk mendaftar dengan membawa surat lamaran dan diuji kemampuannya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, bahwa pemilihan direksi memang berbeda. Sebab, Kementerian BUMN telah memiliki tim yang bertugas untuk menyeleksi siapa yang cocok duduk di pucuk pimpinan perusahaan pelat merah tersebut.
"Ya wajarnya kalau BUMN kan memang ada tim khusus yang dibentuk oleh Kementerian BUMN siapa menyeleksi, kualifikasi dan saya kira itu penting memang. Tidak terbuka seperti pengumuman lowongan kerja, bukan begitu. Saya kira tidak ada," ucapnya, ketika dihubungi VOI, di Jakarta, Jumat, 24 Juli.
Terkait dengan mereka yang duduk sebagai pimpinan adalah titipan, Tauhid mengatakan, di perusahaan yang dikenal adalah pengusulan. Namun, prosesnya pun akan sama dengan yang tidak diusulkan.
"Kalau titipan saya kira enggak juga ya mungkin maksudnya pengusulan sifatnya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ya memang tidak layak atau tidak pantas untuk menduduki posisi tersebut," ucapnya.
Menurut Tauhid, seleksi terbuka hingga memuat lowongan kerja di media massa lebih umum digunakan pemerintahan. Bahkan, sampai ada uji publik untuk mendapatkan rekam jejak dari mereka yang diseleksi.
"Tidak ada, kalau yang terbuka itu kan biasanya pemerintahan. Kalau BUMN memang tidak lelang seperti itu, di kementerian ada yang mencari siapa yang pas untuk menduduki itu, melihat rekam jejak dan sebagainya. Itu memang tugasnya Kementerian BUMN yang mencari orang-orang yang tepat," tuturnya.
BACA JUGA:
Namun, menurut Tauhid, tidak ada salahnya saran Adian dipertimbangkan. Tujuannya tak lain adalah untuk mendapat infomasi lebih dalam terkait rekam jejak calon pimpinan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan, dengan dibuka ke publik, mereka terpilih untuk duduk di perusahaan BUMN nantinya adalah yang benar-benar kompeten di bidangnya.
"Kayaknya saya jarang (mendengar) ada pimpinan (dicari) terbuka begitu ya. Tapi enggak ada salahnya itu diuji coba. Ada yang memang terbuka, tapi emang ada yang dipertahankan begitu ya. Karena kan penting untuk menjaga kredibilitas dan kapabilitas seorang calon pemimpin ke BUMN," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, keputusan pemilihan direksi maupun komisaris di perusahannya juga diputuskan oleh Kementerian BUMN.
"Wah (detailnya) tanya kementerian ya. Kan mereka yang memutuskan," ucap Irfan.
Adian Dianggap Tak Paham
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga angkat bicara mengenai pernyataan Adian. Menurut dia, Adian sesungguhnya tak mengerti tahapan pemilihan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah.
"Itu Bang Adian mungkin tidak paham dengan budaya corporate dalam mencari direksi atau komisaris ya," ucapnya, saat hubungi VOI, Jumat, 24 Juli.
Menurut Arya, korporasi memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih pimpinannya. Hal ini yang membuat berbeda. Ia mengakui, selama ini memang tidak ada perusahaan yang mencari direksi maupun komisaris secara terbuka di publik ataupun dimuat di surat kabar.
"Coba cari perusahaan yang pernah mencari direksinya atau komisarisnya dengan terbuka, kan tidak pernah ada. Ada namanya cara-cara atau tahapan-tahapan tertentu di corporate mencari direksi atau komisaris dan bukan berarti itu titipan," jelasnya.
Arya mengaku aneh dengan tuduhan Adian yang mengatakan direksi dan komisaris BUMN merupakan titipan semua. Arya menjelaskan, tidak terbuka di publik bukan berarti titipan.
"Jadi kalau tidak diketahui dari mana, titipan? Kalau tidak terbuka, titipan? Makanya saya katakan, Bang Adian itu tidak paham dengan budaya corporate dalam merekrut direksi atau komisaris," tegasnya.