JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, tak ada perbedaan antara kader PDIP Adian Napitupulu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal penambahan masa jabatan presiden.
Ia justru menyebut ketiganya membuat terang permintaan tersebut.
"Setelah saya membaca pernyataan Mbak Puan, pernyataan Adian Napitupulu sebagai ketua saya di Tim Koordinasi Relawan, dan pernyataan Mas Hasto sebagai sekjen tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 28 Oktober.
Basarah menguraikan pernyataan Puan benar karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah minta secara langsung penambahan masa jabatan dari dua periode menjadi tiga.
"Dan yang Bung Adian jelaskan adalah pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi," tegasnya.
"Saya kira di Google kita bisa lihat rekam jejak digitalnya banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga," sambung Basarah.
Kemudian, Hasto juga mengonfirmasi adanya permintaan itu lewat pihak lain. Apalagi, kata Basarah, koleganya itu sudah langsung bertanya pada pejabat yang menyuarakan permintaan itu.
"Jadi dengan demikian tidak ada perbedaaan apalagi pertentangan pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Puan, Bung Adian, dan juga Mas Hasto Kristiyanto. Karena memang pada faktanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat," tegasnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka-bukaan 'Pak Lurah' minta perpanjangan masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia bahkan menyebut pernyataan ini bisa dicek ke pihak lain.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan kader PDIP, Adian Napitupulu yang menyebut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berubah karena partai berlambang banteng moncong putih ini menolak wacana tersebut.
Awalnya, Hasto menjelaskan dirinya tahu wacana perpanjangan masa jabatan itu dari seorang menteri ketika mendengar berita saat ada di luar kota. Ia kemudian mencoba mengklarifikasi secara langsung.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya, sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 27 Oktober.
Mendengar hal ini, PDIP kemudian bersikap melakukan penolakan. “Kami bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi,” tegas Hasto.
Hasto memastikan pernyataannya ini bisa dipertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan.
"Bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan kepada PDIP Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental, yang harus kita ikuti," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
