Tapera Tuai Polemik, Sri Mulyani Ungkap Sudah Gelontorkan Rp228 Triliun untuk MBR Punya Rumah

JAKARTA - Program tabungan perumahan rakyat (Tapera) terus menuai berbagai respons dari berbagai masyarakat lantaran adanya aturan kewajiban potongan sebesar 2,5 persen gaji bagi pekerja baik swasta maupun PNS dan 0,5 persen untuk perusahaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran sejak tahun 2015 hingga 2024 sebesar Rp228,9 triliun untuk program perumahan rakyat.

"APBN telah hadir untuk perumahan rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kan itu yang ingin kita capai. Kita akan menggunakan APBN. Jadi total kehadiran APBN untuk bantu sektor perumahan terutama MBR dari 2015 hingga 2024 sudah Rp228,9 triliun" ujarnya dalam rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa, 11 Juni.

Sri Mulyani menegaskan, pihaknya memahami beban masyarakat sehingga berkomitmen untuk terus mengurangi penderitaan masyarakat dengan berbagai cara melalui APBN.

"Jadi saya tekankan, kami memahami beban masyarakat dan pakai APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara," jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan anggaran untuk perumahan rakyat dialokasikan ke beberapa layanan, seperti subsidi uang muka rumah, subsidi suku bunga, hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah memberikan FLPP kepada MBR melalui APBN sebesar Rp105 triliun. "Kalau perumahan adalah tadi lebih dari Rp228 triliun yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP sudah lebih dari Rp105 triliun yang memutar menjadi Rp167 triliun bagi MBR," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani langkah ini dilakukan agar bank-bank dapat memberikan angsuran kredit murah kepada MBR.

Sri Mulyani memerincikan, pada tahun 2015 anggaran untuk membantu MBR punya rumah sebesar Rp13,3 triliun, pada 2016 sebesar Rp15,52 triliun, pada 2017 sebesar Rp18 triliun dan 2019 sebesar Rp18,81 triliun.

Selanjutnya pada tahun 2020 alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp24,19 triliun, pada tahun 2021 sebesar Rp28,95 triliun, pada 2022 sebesar Rp34,15 triliun, untuk 2023 sebesar Rp31,88 triliun dan dalam APBN 2024 dialokasikan sebesar Rp28,25 triliun.

"Tahun 2024 ini di dalam APBN ada Rp28,85 triliun. Sangat besar kalapun dibandingkan dengan 3 persen tadi, seperti yang disampaikan Bu Casytha menurut estimasi mereka akan kumpulkan sampai Rp50 triliun sampai 10 tahun yang akan datang apabila dilaksanakan. APBN sebenarnya sudah hadir dan dana ini tidak hilang," ucapnya.