JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Basuki Hadimuljono sempat menyatakan menyesal lantaran dirinya ikut dalam sosialisasi iuran Tapera.
Lantas, hal ini memancing amarah dari sejumlah pihak, khususnya bagi para pekerja.
"Jadi, effort-nya dengan kemarahan (masyarakat) ini saya pikir saya menyesal betul," ujar Basuki usai Raker bersama Komisi V DPR RI, pada Kamis, 6 Juni.
Awak media pun sontak menanyakan maksud dari pernyataan tersebut pada hari ini, Jumat, 7 Juni. Namun, Basuki tidak memberi jawaban tegas soal maksud dari penyesalannya.
Basuki hanya menjawab dirinya pasti akan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan serta melaporkan seluruh kinerjanya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya kira, mungkin saya orangnya begitu, ya. Tapi, saya akan manut aturan. Saya akan laporkan pada Presiden (Joko Widodo)," kata dia di kantornya, Jumat, 7 Juni.
Di samping itu, Basuki pun melihat kegaduhan yang timbul di masyarakat terhadap iuran Tapera karena menyangkut persoalan kepercayaan.
Oleh sebab itu, Basuki memastikan bahwa dana yang dihimpun BP Tapera tidak akan digunakan untuk membangun proyek infrastruktur.
BACA JUGA:
Sebab, katanya, pemerintah sudah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara terpisah untuk membangun program perumahan.
"Kalau infrastruktur saya jamin, apalagi yang dibangun PUPR pasti (tidak pakai iuran Tapera)," ujarnya.
Lebih lanjut, Basuki mencontohkan beberapa program perumahan yang dibiayai APBN PUPR, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Marjin (KPR SSM) hingga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Menurut Basuki, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 triliun untuk program perumahan. Anggaran tersebut, katanya, diakumulasi berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Itu semua dihitung Kemenkeu," imbuhnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
