JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mewanti-wanti agar Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengelola dana simpanan program Tapera dengan baik, akuntabel dan transparan.
Hal ini harus dilakukan agar pengalaman buruk Asabri tidak terulang kembali.
Adapun Komite Tapera diketuai oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta perwakilan OJK dan profesional.
“Ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman jangan sampai terjadi seperti Asabri,” katanya dalam konferensi pers, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei.
Moeldoko berkisah bahwa saat menjabat sebagai Panglima TNI, dirinya tidak dapat mengakses Asabri. Termasuk menempatkan orang di sana untuk mengetahui pengelolaan uang para prajuritnya.
“Ini uang prajurit saya, masa saya enggak tahu. Gimana sih ini? Bayangkan itu, panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, enggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin, kita enggak ngerti,” ucapnya.
BACA JUGA:
Karena itu, Moeldoko menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan dalam pengelolaan Tapera agar dana simpanan para peserta dikelola dengan baik.
Moeldoko pun menyakini dengan adanya komite Tapera maka pengelolaan dananya akan lebih baik, transparan dan akuntabel. Apalagi, pengawasannya melibatkan OJK.
“Dengan dibentuk komite ini saya yakin pengelolaannya akan transparan, akuntabel tidak bisa macam-macam karena semua bentuk-bentuk investasi yang dijalankan pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK,” tuturnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #ott kpk #judi online #kotak kosongPopuler
