Ekonom Sebut Mekanisme dan Pengelolaan Tapera Harus Jelas

JAKARTA - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 terkait dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah tepat jika dijalankan sesuai dengan tujuannya sebagai pemupukan dana untuk pembiayaan perumahan peserta.

Di sisi lain, Ia menyampaikan program Tapera akan tepat dijalankan jika berkaca dengan program sejenis di beberapa negara tetangga yang sudah terbukti berhasil mensejahterakan para pekerjanya melalui pembiayaan perumahan.

"Sebenarnya secara substansial kebijakan Tapera bagus-bagus saja, jika kiblat adalah lembaga Central Provident Fund (CPF) di Singapura," jelasnya kepada VOI, Jumat, 31 Mei.

Menurutnya tingkat kepemilikan rumah di Singapura terbukti termasuk yang paling tinggi di Dunia. Namun, kasus tersebut tidak sebanding, karena penduduk Singapura sangat kecil dan tingkat pendapatan per kapitanya termasuk yang tertinggi di dunia.

"Jadi tidak semudah itu mengaca ke CPF ala Singapura, karena pendapatan rata-rata pekerja kita saja sangat rendah, hanya pas-pasan untuk hidup layak," tuturnya.

Oleh sebab itu, Ronny menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dan dikaji secara mendalam dan skemanya harus disesuaikan dengan keadaan. Selain itu kebijakan tersebut harusnya bersifat seperti tabungan haji hanya berlaku bagi yang mau naik haji.

Selain itu, Ronny menyampaikan dari sisi dana pengelolaannya harus dikaji secara jelas dan mendalam seperti bagaimana mekanismenya dan dikemanakan dananya.

"Sehingga Tapera pun harus diaudit dan dievaluasi dulu kinerjanya. Jangan-jangan karena kondisi keuangan Tapera buruk, sehingga membutuhkan sumber dana baru," ujarnya.

Menurut Ronny terkait asumsi masyarakat terkait dana kelolaan Tapera yang akan digunakan untuk program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat tidak bisa langsung dipastikan. Namun jika hal tersebut dilakukan mekanisme yang berlaku hanya pembelian surat utang negara atau surat berharga negara oleh Tapera.

"Jika pun itu akan dilakukan, mekanismennya adalah via pembelian surat utang negara atau surat berharga negara oleh Tapera. Jadi secara fiskal, program makan siang gratis akan dibiayai pakai utang, yield dan prinsipalnya nanti akan ditanggung APBN bertahun-tahun ke depan," pungkasnya.