Bagikan:

BOGOR - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyadari bahwa implementasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah akan menerapkan tiga strategi agar penyaluran KUR bisa memberikan daya dorong terhadap kinerja perekonomian nasional.

Pada 2023, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun. Akan tetapi, yang tersalurkan hanya Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur.

"Tahun lalu, KUR tidak juga mencapai target. Kami sudah melihat ada gejala, stagnasi dalam penyaluran KUR ini. Oleh sebab itu, perlunya terobosan-terobosan," ujar Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kemenkop UKM Riza Damanik dalam Orientasi Jurnalis Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 16 Mei.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, realisasi penyaluran KUR hingga 12 Mei 2024 mencapai sebesar Rp97,7 triliun untuk 1,67 juta debitur. Jumlah ini terbagi dalam KUR super mikro sebesar Rp466 miliar untuk 52.693 debitur, KUR mikro sebesar Rp66 triliun untuk 1,49 juta debitur, KUR kecil dengan realisasi sebesar Rp30,7 triliun untuk 127.923 serta KUR untuk tenaga kerja Indonesia sebesar Rp8,6 miliar bagi 352 debitur.

"Jumlah debiturnya itu tidak lagi kecil-kecil atau perorangan. Tapi, paling tidak bisa teragregasi dalam jumlah yang signifikan," katanya.

Dengan demikian, Riza menyebut sedikitnya ada tiga hal yang bisa dilakukan guna mendorong realisasi penyaluran KUR. Pertama, mendorong terlaksananya sistem credit scoring. Pemerintah mendorong agar ada integrasi model credit scoring ke pelaku UMKM, sehingga bisa mendapatkan akses pembiayaan lebih mudah.

"Ini masih dijajaki, masih dalam proses. Semoga nanti bisa menjadi salah satu pendorong," ucap dia.

Kedua, melakukan pendekatan KUR klaster. Saat ini, sebanyak 39 klaster yang telah dikembangkan dan diintegrasikan dalam implementasi KUR klaster. Ke depannya, debitur KUR yang dinilai memiliki kesamaan akan diagregasi dalam satu klaster.

"Misalnya klaster oleh-oleh. Maka klaster oleh-oleh ini menjadi satu bagian dari pembiayaan murah. Sehingga, nanti engagement-nya jauh lebih besar daripada orang-orang," tuturnya.

Ketiga, terobosan dengan metode hibrida. Khususnya dalam pengembangan terkait dengan korporatisasi petani dan nelayan. Semisal Koperasi Pondok Pesantren Al It-tifaq di Ciwidey Bandung yang mewadahi dan mengonsolidasikan sekitar 1.200 petani sayur mayur.

"Koperasinya memastikan seluruh hasil petani yang dibeli, membangun kemitraan dan usaha besar. Maka ada ekosistem yang terbentuk. Dengan demikian, yang terjadi adalah bank akan melakukan penyaluran KUR," imbuhnya.