Cegah Kecelakaan Maut di Subang Kembali Terulang, Kemenhub Bakal Atur Jual Beli Bus

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengatur jual beli bus demi mencegah kecelakaan bus terjadi lagi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sehubungan dengan masih banyaknya kecelakaan pada angkutan umum terutama bus, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan langkah-langkah yang lebih signifikan dalam mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan bus berulang.

“Perlunya kolaborasi dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Balai Pengelola Transportasi Darat di daerah, dan juga setiap Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota. Setiap data Perusahaan Otobus (PO) di Pemerintah Pusat dikolaborasikan dengan Pemerintah Daerah dan dilakukan pengecekan kondisi di lapangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian. Persyaratan teknis kendaraan sudah menjadi keharusan untuk dipenuhi semua PO bus,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 14 Mei.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, setiap armada bus harus rutin dilakukan rampcheck dan harapannya sopir yang mengemudikan kendaraannya memiliki reputasi yang baik.

Budi meminta pihak kepolisian agar menegakkan hukum kepada PO bus yang memiliki pool atau tempat berkumpul sendiri-sendiri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno mengatakan beberapa langkah strategis dalam mengantisipasi kecelakaan bus yang berulang, salah satunya adalah merancang peraturan jual beli bus.

“Jika dilihat dari status Bus Trans Putera Fajar, bus tersebut sudah 5 kali terjadi perpindahan kepemilikan hingga adanya modifikasi pada body bus. Ke depan, kami akan merancang aturan tentang jual beli armada bus agar terdata dan terkontrol sehingga alurnya akan jelas,” tuturnya.

Hendro juga meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membenahi database kendaraan-kendaraan bus agar dapat lebih mengawasi armada mana yang Uji KIR-nya masih aktif dan sudah mati.

“Petugas uji KIR diharapkan bisa mengingatkan pemilik bus yang tidak melakukan perpanjangan uji KIR,” katanya.

Di samping itu, Hendro juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan law enforcement bagi bus yang tidak sesuai persyaratan teknis laik jalan, tidak hanya kepada sopir melainkan juga pengusaha atau pemilik kendaraan agar menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan.

"Seperti halnya saat momen libur panjang, perlu dilakukan pengecekan bus-bus pariwisata di lokasi-lokasi wisata bekerja sama dengan seluruh stakeholders termasuk dengan perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah. Apabila ada bus yang ilegal bisa langsung dilaporkan kepada yang berwenang,” pungkasnya.

Tak hanya itu, menurut Hendro, yang tidak kalah penting adalah Ditjen Perhubungan Darat akan mengumumkan PO bus yang berizin dan laik jalan secara berkala.

Namun, Hendro berharap masyarakat atau pengguna jasa ikut berperan serta dalam mengecek kelaikan jalan setiap armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat atau spionam.dephub.go.id. Tentunya hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan bersama.