JAKARTA - Kementerian Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah menyiapkan integrasi terkait rancangan program kerja pada masa transisi program yang diusung oleh presiden terpilih yaitu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya tengah mengintegrasikan seluruh program yang dibawa oleh Prabowo-Gibran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, termasuk program andalan makan siang gratis hingga penetapan rencana kerja pemerintah tahun 2025.
"Semua program itu termasuk makan siang, dimasukkan di sana tentu ditimang menurut mekanisme rencana kerja pemerintah berdasarkan Undang-Undang," jelas Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senin, 6 Mei.
Suharso menyampaikan integrasi itu dilakukan untuk memastikan adanya keberlanjutan pembangunan pada RKP 2025 dengan mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Suharso, program makan siang gratis telah masuk dalam kajian pihaknya termasuk memperhitungkan kemampuan anggaran pemerintah dalam merealisasikan program tersebut.
Suharso menyampaikan, dalam kajiannya hal yang pertama ditekankan adalah target penerima program makan siang dan memastikan bahwa program ini dapat bermanfaat dan tepat sasaran, kedua terkait, frekuensi pelaksanaanya.
Selanjutnya, dengan mempertimbangkan standar gizi pelaksanaan program tersebut seperti berapa banyak kalori yang harus tersedia dalam makan siang gratis yang akan dibagikan sehingga ada perbaikan gizi.
BACA JUGA:
Suharso menyampaikan kemudian memastikan ketersediaan jenis panganya pada masing-masing daerah sehingga program ini berdampak pada pereokonomian wilayah setempat.
"Jangan sampai beli telur dari tempat lain, beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain tetapi adalah di tempat itu sendiri sehingga bisa menumbuhkembangkan ekonomi yang ada di sana,"tuturnya.
Terakhir, tambah Suharso, yaitu pengorganisasian pelaksanaan program tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara mendanai program tersebut.
"Jadi, ya semampu fiskal kita mengakomodasi karena kan prioritas program program presiden terpilih bukan hanya satu itu saja," pungkasnya.