Bagikan:

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, RAPBN 2025 akan difokuskan untuk pelaksanaan program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Suharso menjelaskan, sedikitnya ada delapan program unggulan Prabowo-Gibran yang sudah masuk dalam postur RAPBN 2025. Termasuk makan bergizi gratis hingga kenaikan gaji para ASN (PNS dan PPPK).

"Bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2025 ini telah dipadupadankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Suharso dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan TA 2025 di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 16 Agustus.

Dia menyebut, untuk program makan bergizi gratis, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun yang diperuntukkan bagi 15,42 juta anak sekolah di 514 kabupaten/kota.

"Pertama misalnya yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota," ucap Suharso.

Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS, kata Suharso, ke depan pemerintah akan fokus pada peningkatan kesejahteraan terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh serta TNI/Polri secara bertahap.

"Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh serta TNI dan Polri secara bertahap," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program peningkatan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan dengan luas 50-80 ribu hektare (ha). Kemudian ada juga program pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC.

"Keempat adalah membangun empat sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas," jelasnya.

Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8 persen, dengan target pada 2025 sebesar 0 persen.

"Keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah dengan sanitasi baik untuk yang membutuhkan. Terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan vertikal.

Selanjutnya, pengentasan permukiman kumuh dengan target sasaran seluas 563,1 ha. "Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara," katanya.