Perkuat Cadangan Pangan Pemerintah, Bapanas Minta Bulog Fokus Serap Produksi Dalam Negeri
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. (Foto: Mery Handayani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya akan terus memantau kinerja Bulog di daerah-daerah.

Terutama perkembangan dalam penyerapan hasil panen gabah dalam negeri.

“Stok yang kita serap ini tentunya untuk antisipasi musim kering nanti, sehingga kita tidak terus mengandalkan importasi saja,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 30 April.

Arief mengatakan Presiden Joko Widodo juga telah meminta stok beras di Bulog bisa capai 3 juta ton. Untuk menggapai itu, Kementerian Keuangan pun telah mendukung dengan memberikan subsidi bunga pinjaman ke Bulog.

“Sehingga pendanaan dalam menyerap panen dalam negeri, tidak ada kendala finansial,” ujarnya.

Jika stok CPP kian banyak dipasok dari dalam negeri, kata dia, pemerintah optimistis program-program penyaluran ke masyarakat seperti bantuan pangan beras akan sepenuhnya menggunakan beras hasil kerja keras para sedulur petani.

“Apalagi estimasi produksi beras di April dan Mei bisa mencapai 8,7 juta ton. Pemerintah harus turut andil menyerapnya,” ungkapnya.

Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional di April 2024 diperkirakan mencapai 5,53 juta ton dan di Mei 2024 berada di angka 3,19 juta ton.

Proyeksi ini meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada April 2023 produksi beras di 3,66 juta ton dan Mei 2023 di 2,86 juta ton.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

BUMN pangan dapat menjalin kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan juga bank swasta.

Adapun kisaran besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3 sampai 4,5 persen. Ini dapat dilaksanakan melalui dua skema, yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa penjaminan.

Plafon pinjaman hingga Rp28,7 triliun tersebut merupakan pinjaman yang dapat diajukan oleh BUMN pangan guna mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari pemerintah.