Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Januari 2024 untuk belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp12,45 triliun atau naik 220,85 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Dalam laporan APBN KiTa yang terbit hari ini, Selasa, 27 Februari 2024, penyaluran belanja bansos pada awal tahun ini sudah mencapai 8,17 persen dari total pagu dalam APBN 2024, yaitu sebesar Rp152,30 triliun.

Adapun realisasi belanja bansos tersebut diperuntukkan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama dan penyaluran bantuan kartu sembako pada bulan Januari 2024.

Realisasi belanja bansos antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PKH bagi 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,5 juta KPM.

Selanjutnya, belanja bansos juga digunakan untuk memberikan penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

Belanja bansos juga untuk penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 4.000 siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 4.000 mahasiswa.

Sebagai informasi, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2024 mencapai Rp184,17 triliun atau 5,54 persen dari pagu.

Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi belanja pemerintah pusat Rp96,39 triliun dan transfer ke daerah Rp87,78 triliun.

Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat periode ini lebih tinggi terutama dipengaruhi realisasi bantuan sosial Rp10,44 triliun dan belanja barang yang mencapai Rp12,98 triliun.

Selain itu, peningkatan realisasi belanja bantuan Sosial terutama untuk membantu masyarakat dalam menghadapi ketidakstabilan harga pangan akibat gejolak ekonomi global.